JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, memastikan penyesuaian tarif batas atas (TBA) tiket pesawat dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di tengah tekanan global.
Hal tersebut disampaikan AHY usai menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Ia menegaskan, dinamika geopolitik dunia, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah, turut mendorong kenaikan harga energi global yang berdampak langsung pada sektor transportasi udara.
“Tidak mudah menghadapi situasi global seperti ini, tetapi kami berharap penyesuaian harga tiket tidak memberatkan masyarakat,” ujarnya.
Menurut AHY, pemerintah memahami kekhawatiran publik, terutama menjelang periode libur sekolah dan Idul Adha yang biasanya meningkatkan mobilitas perjalanan. Karena itu, kebijakan tarif harus menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan daya beli masyarakat.
Sebagai koordinator sektor transportasi, AHY menyebut pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta maskapai penerbangan untuk merumuskan opsi kebijakan terbaik di tengah lonjakan biaya operasional.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan telah menetapkan penyesuaian fuel surcharge sebagai respons terhadap fluktuasi harga bahan bakar pesawat (avtur). Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menjelaskan bahwa besaran surcharge dihitung berdasarkan rata-rata harga avtur dan mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam regulasi.
“Persentase surcharge berkisar antara 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas, menyesuaikan fluktuasi harga bahan bakar,” jelasnya.
Pemerintah berharap kondisi global, khususnya ketegangan di Timur Tengah, dapat segera membaik sehingga tekanan terhadap harga energi dan tarif penerbangan dapat berangsur menurun. (Viz)
