JURNALKALIMANTAN.COM, TANAH BUMBU – Kabupaten Tanah Bumbu resmi menjadi salah satu daerah yang memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP), setelah fasilitas tersebut diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, Senin (15/6/2026).
Peresmian dilakukan secara serentak terhadap delapan MPP baru di Indonesia secara daring, dirangkaikan dengan Seminar Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) MPP.
Jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Kantor Bupati di Gunung Tinggi, Batulicin.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, mengatakan kehadiran MPP merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi bagi masyarakat.
“Kehadiran MPP ini sejalan dengan misi daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel,” ujarnya.
Menurut Bupati, keberadaan MPP diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan menghadirkan berbagai jenis layanan dalam satu lokasi, sehingga proses administrasi menjadi lebih efektif dan efisien.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa peresmian MPP baru merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat.
Dengan peresmian delapan MPP baru tersebut, jumlah Mal Pelayanan Publik yang beroperasi di Indonesia kini mencapai 313 unit atau sekitar 61,5 persen dari total pemerintah daerah di Indonesia.
“Dengan peresmian ini, saya berharap MPP tidak hanya menambah jumlah layanan yang tersedia, tetapi benar-benar menghadirkan pelayanan yang mudah, terintegrasi, dan berdampak bagi masyarakat,” kata Rini Widyantini.
Delapan daerah yang MPP-nya diresmikan yakni Kabupaten Tanah Bumbu, Indragiri Hilir, Karimun, Bangka Selatan, Paser, Kotabaru, Tana Toraja, dan Halmahera Selatan.
Pemkab Tanah Bumbu berharap kehadiran MPP dapat semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan publik.
(Adv/Ags)
