JURNALKALIMANTAN.COM, BALANGAN – Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, menyatakan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Dukungan tersebut disampaikan melalui pandangan umum fraksi yang dibacakan Anggota DPRD Balangan, Nor Sita Maulida, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Senin (3/8/2026).
Dalam pandangan umumnya, fraksi-fraksi DPRD menilai perubahan APBD merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan kondisi daerah.
Penyesuaian anggaran dinilai penting agar program pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Nor Sita Maulida menyampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Balangan yang melakukan penyesuaian APBD sesuai dinamika pembangunan dan kondisi keuangan daerah.
Menurutnya, efisiensi anggaran harus tetap mengedepankan efektivitas pelayanan publik serta tidak mengurangi manfaat program-program prioritas bagi masyarakat.
“Efisiensi anggaran hendaknya tidak mengurangi kualitas pelayanan publik maupun menghambat program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Balangan,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja yang berorientasi pada hasil, serta penguatan sistem pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat Maju berpandangan bahwa pengelolaan anggaran yang baik menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan.
Secara umum, seluruh fraksi DPRD menyatakan menerima dan mendukung Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fraksi-fraksi juga berharap pembahasan lanjutan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran, berpihak kepada kepentingan masyarakat, serta mempercepat pembangunan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan.
(Adv/Fzn)
