JURNALKALIMANTAN.COM, SUBANG – Menyambut baik kerja sama itu, Bupati Subang Ruhimat dalam sambutannya menyampaikan, daerahnya adalah salah satu lumbung padi nasional. Ia pun menyatakan, akan tetap mempertahankan status tersebut, karena menjadi salah satu faktor penting dalam pengendalian inflasi.
“Tingkat inflasi kami masih di bawah rata-rata provinsi Jawa Barat, karena kami lumbung padi, sehingga kami mencoba untuk mengatasi dan mempertahankan hal itu,” tuturnya, usai penandatanganan kesepakatan bersama dengan Wali Kota Ibnu Sina, terkait pengendalian inflasi di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Subang, di Aula Abdul Wahyan, Rumah Dinas Bupati Subang, Jumat (27/01/2023).
Hal ini merupakan bentuk kerja sama pemerintah ke pemerintah (G2G). Dalam waktu dekat, kebersamaan tersebut akan dilanjutkan dan diimplementasikan hingga ke tataran perusahaan ke perusahaan (B2B), antara BUMD Subang (PT Subang Sejahtera) dan BUMD Kalimantan Selatan (PT Bangun Banua), sehingga ketersediaan beras di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan bisa ditingkatkan.
Ruang lingkup kesepakatan bersama ini berfokus pada perdagangan antardaerah untuk menjaga kestabilan harga dan pemasaran bahan pangan. Di samping itu, mendukung ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Ibnu Sina mengatakan, inflasi telah menjadi perhatian nasional, sehingga membutuhkan kerja keras dan sinergi dalam upaya pengendalian inflasi. Pada tahap awal, kerja sama ini akan berfokus pada komoditas beras, di mana Subang berperan sebagai daerah pemasok, dan Banjarmasin sebagai pasarnya.
“Karena karakteristik beras Subang, khususnya Beras Pamanukan, dinilai cocok bagi preferensi masyarakat Banjarmasin yang menyukai beras pera,” ujarnya.
Ibnu juga berkata, pada tahun 2022, harga beras di Banjarmasin cenderung meningkat, imbas kenaikan harga BBM serta serangan hama tungro yang menyebabkan gagal panen di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, pihaknya meyakini, kerja sama ini akan mengatasi masalah kurangnya pasokan beras yang menjadi pemicu kenaikan harga di daerahnya.
“Ke depan, tidak menutup kemungkinan ruang lingkup kerja sama akan ditingkatkan pada komoditas yang lain, karena Banjarmasin dan Subang, sama sama memiliki pelabuhan,” ujarnya.
Kerja sama ini tidak lepas dari dukungan penuh dan sinergi dengan Bank Indonesia, yang juga turut hadir menjadi saksi momen bersejarah tersebut.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalsel Bimo Epyanto mengatakan, Bank Indonesia, baik Kantor Perwakilan di Kalimantan Selatan maupun di Jawa Barat, akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Kerja sama antar-daerah (KAD) ini juga merupakan wujud nyata upaya ekstra pengendalian inflasi, khususnya dari sisi ketersediaan pasokan.
“Upaya ini dilakukan agar inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3,01% pada semester I 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 3,01% pada semester II 2023,” pungkas Bimo.
Achmad MT
