JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memastikan akan meneruskan empat tuntutan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel kepada pemerintah pusat.
Tuntutan tersebut meliputi evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyesuaian harga BBM yang berpihak pada rakyat, evaluasi Undang-Undang Polri, serta peningkatan kesejahteraan pendidikan.
Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, menyatakan aspirasi mahasiswa akan menjadi bahan masukan untuk disampaikan melalui jalur resmi ke tingkat nasional, mengingat substansinya merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Sebagai wakil rakyat, kami akan menyampaikan aspirasi ini disertai dukungan terhadap pernyataan mahasiswa yang telah disepakati bersama,” ujarnya usai menerima massa aksi di DPRD Kalsel, Jumat (19/6/2026).
DPRD Kalsel sebelumnya telah mengundang anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalsel, namun belum dapat hadir karena agenda kedinasan. Meski demikian, jawaban resmi telah disampaikan kepada massa aksi.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III dan Komisi IV DPRD Kalsel dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Senin mendatang untuk menyerahkan dokumen aspirasi kepada kementerian dan lembaga terkait, serta mengupayakan pertemuan dengan anggota DPR RI.
Aspirasi tersebut diterima pimpinan dan anggota DPRD Kalsel, termasuk Wakil Ketua H. Kartoyo dan H. M. Alpiya Rakhman, serta Anggota DPRD H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah.
DPRD berharap tuntutan mahasiswa dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat guna mendorong stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Viz)
