Kalsel  

DPRD Kalsel Tetapkan Perda APBD 2021

APBD Kalsel tahun 2021

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK., juga dihadiri Pelaksana Tugas Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan, belum lama tadi.

APBD Kalsel tahun 2021 naik
Plt Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan dan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK tunjukan dokumen penetapan Raperda APBD Kalsel Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda.

Sebelumnya, rapat ini diawali penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel.

Di APBD ini, target pendapatan daerah mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp5,415 triliun, dari rancangan semula hanya Rp5,412 triliun, diluar dari Dana Alokasi Khusus.

“Besaran alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung target capaian pembangunan nasional pada tahun 2021, sesuai dengan kewenangan Provinsi Kalsel,” ucap Anggota Banggar DPRD Kalsel, Gusti Rudiansyah dalam sambutan pidatonya.

Sedangkan alokasi belanja daerah pada Rancangan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2021, semula hanya sebesar Rp5,462 triliun.

“Setelah pembahasan, angka tersebut naik menjadi Rp5,515 triliun,” tambahnya.

Sementara dari sisi pembiayaan daerah, berdasarkan hasil pembahasan yang dilaksanakan Banggar, terdapat selisih kurang untuk APBD Kalsel Tahun Anggaran 2021, yaitu sebesar Rp100 miliar, dan kekurangan penganggaran tersebut akan ditutupi oleh surplus pembiayaan netto.

“Surplus tersebut didapat dari total penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun sebelumnya,” jelasnya.

Banggar menyarankan, agar komitmen dalam pencapaian target dari pendapatan daerah bisa menjadi hal pokok dan perhatian pemerintah daerah, seiring dengan kondisi perekonomian yang masih belum stabil, baik di tingkat nasional maupun global.

Langkah-langkah konkret tersebut meliputi pemantapan kelembagaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, koordinasi antara pusat dan daerah, peningkatan dividen BUMD, peningkatan peran dan fungsi UPTD, BLUD, UPPD, dan balai-balai penghasil retribusi daerah lainnya, serta peningkatan pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan aset milik daerah.

Editor : Ahmad MT