JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Fraksi Partai NasDem DPRD Kalimantan Selatan menyampaikan sejumlah catatan terhadap Raperda Perubahan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum tersebut dibacakan Anggota DPRD Kalsel, Ahmad Sarwani, dalam rapat paripurna DPRD Kalsel, Rabu (26/8/2026).
Fraksi NasDem menilai Perubahan APBD 2026 telah mengacu pada kesepakatan KUA-PPAS serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
NasDem meminta perubahan anggaran diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
“APBD harus mengakomodasi kebijakan strategis pemerintah pusat,” kata Sarwani.
Program yang perlu mendapat perhatian antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat. Pemerintah daerah juga diminta memenuhi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah.
Pendapatan daerah dalam Raperda Perubahan APBD 2026 naik dari Rp7,353 triliun menjadi Rp7,762 triliun atau 5,56 persen.
Belanja daerah meningkat dari Rp9,939 triliun menjadi Rp10,534 triliun atau 5,98 persen. Kenaikan belanja membuat defisit bertambah dari Rp2,585 triliun menjadi Rp2,771 triliun atau 7,19 persen.
Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya juga naik dari Rp2,685 triliun menjadi Rp2,971 triliun atau 10,65 persen.
Sementara penyertaan modal daerah meningkat dari Rp100 miliar menjadi Rp200 miliar atau naik 100 persen.
Fraksi NasDem menilai defisit dapat ditutup melalui pembiayaan netto sehingga SILPA tahun berkenaan berada pada posisi nihil.
NasDem berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 segera diselesaikan dan diarahkan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
Perubahan APBD tersebut juga diharapkan mendukung visi Gubernur Kalsel Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman melalui program Kalsel Bekerja menuju Gerbang Logistik Kalimantan. (YUN)
