JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan mengapresiasi struktur pendapatan dan belanja daerah dalam Raperda Perubahan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum fraksi tersebut dibacakan anggota Fraksi PKS, Taufik Rahman, dalam rapat paripurna DPRD Kalsel, Rabu (26/8/2026).
Pendapatan daerah naik dari Rp7,353 triliun menjadi Rp7,762 triliun atau meningkat 5,56 persen. Sementara belanja daerah bertambah dari Rp9,939 triliun menjadi Rp10,534 triliun atau naik 5,98 persen.
Kenaikan belanja tersebut membuat defisit meningkat dari Rp2,585 triliun menjadi Rp2,771 triliun atau bertambah 7,19 persen.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya naik dari Rp2,685 triliun menjadi Rp2,971 triliun atau 10,65 persen. Sedangkan penyertaan modal daerah meningkat dari Rp100 miliar menjadi Rp200 miliar.
Fraksi PKS menilai defisit tersebut dapat ditutup melalui pembiayaan netto sehingga SILPA tahun berkenaan berada pada posisi nihil.
“Semoga anggaran ini benar-benar menyejahterakan masyarakat Banua,” kata Taufik.
Fraksi PKS juga meminta perubahan APBD 2026 diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, meningkatkan kualitas SDM, serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Selain anggaran, Fraksi PKS menyoroti karhutla yang menyebabkan kabut asap di sejumlah wilayah Kalsel.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kalsel yang disampaikan dalam pandangan fraksi, tercatat 27.738 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) selama empat pekan, mulai minggu ke-28 hingga minggu ke-31 tahun 2026.
Fraksi PKS meminta seluruh SKPD dan stakeholder terkait memperkuat penanganan karhutla serta dampak kabut asap.
“SKPD dan stakeholder terkait harus lebih gencar menangani masalah ini,” tegas Taufik.
Fraksi PKS berharap perubahan APBD 2026 dapat menjadi instrumen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD dan seluruh pemangku kepentingan dinilai penting agar anggaran yang disusun memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalsel. (YUN)
