JURNALKALMANTAN.COM, SURABAYA – Komisi I bersama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kalsel kunjungi Biro Hukum dan Kerja sama Pemerintah Kota Surabaya, dalam rangka Studi Komparasi terkait Pelaksanaan Kerja sama Luar Negeri, Kamis (19/12/2024).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel Habib Hamid Bahasyim mengatakan, tujuan studi komparasi ini adalah untuk mendapatkan masukan dari Pemkot Surabaya.
”Tujuan kunjungan kerja ke Pemkot Surabaya adalah untuk menjalin silaturahmi dan memperoleh masukan tentang pelaksanaan kerja sama luar negeri,” ucap wakil rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Beberapa negara yang telah menjalin kerja sama dengan Pemkot Surabaya antara lain Jepang, Korea Selatan, Pemkot Busan, dan Inggris. Kerja sama ini mencakup berbagai bidang, seperti pengelolaan dan pengolahan sampah, pendidikan, serta budaya.
Salah satu contoh kerja sama yang sukses adalah pengelolaan sampah dengan metode Takakura yang diterapkan Pemerintah Jepang.
Metode ini memungkinkan pengomposan sampah rumahan secara sederhana dan efektif, sehingga Pemkot Surabaya berhasil mengelola sampah dan memiliki surplus kompos yang dapat dibagikan secara gratis.
“Untuk itu, Komisi I berharap dapat mempelajari dan menerapkan pengalaman baik tersebut di Kalimantan Selatan,” jelas Habib Hamid Bahasyim.
Ia menegaskan, keberhasilan Pemkot Surabaya dalam menjalin kerja sama luar negeri menjadi inspirasi bagi Kalsel. Sehingga Habib berharap, hal tersebut akan memotivasi Kalimantan Selatan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan melakukan kerja sama serupa.
Menurut Habib, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah meminta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk berkoordinasi dengan organisasi dan dinas terkait, yang memiliki potensi untuk menjalin kerja sama luar negeri.
“Komisi I siap mendukung hingga tercapainya perjanjian niat _(letter of intent)_ dengan pemerintah luar negeri, dan melakukan kunjungan ke konsulat jenderal terkait jika diperlukan,” tegasnya.
Habib menekankan, Komisi I ingin menjalin kerja sama luar negeri yang bermanfaat.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait akan dilakukan, agar dapat mendiskusikan dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka kerja sama tersebut,” pungkasnya.
(YUN/Achmad M/rilishmsdprdkalsel)
