JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, memaparkan strategi dan langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan, dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Rakorsus bertema “Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027” tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Djamari Chaniago, serta diikuti sejumlah kepala daerah dari wilayah rawan karhutla di Indonesia.
Kegiatan ini diinisiasi Kementerian Kehutanan bersama kementerian dan lembaga terkait guna memperkuat koordinasi nasional dalam menghadapi potensi karhutla yang diperkirakan meningkat seiring datangnya musim kemarau dan fenomena El Nino.
Dalam paparannya, Gubernur Muhidin menjelaskan bahwa Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk sekitar 4,37 juta jiwa yang tersebar di 13 kabupaten/kota memiliki karakteristik bentang alam rawa dan lahan gambut yang rentan terbakar, terutama saat musim kemarau panjang dan aktivitas pembukaan lahan.
Ia mengungkapkan, karhutla di Kalimantan Selatan menunjukkan pola siklus beberapa tahunan yang terjadi pada 2011, 2015, 2019, dan 2023. Pada 2023, karhutla mencapai puncaknya dengan 2.799 kejadian dan luas lahan terbakar mencapai 190.394,58 hektare.
Untuk mengantisipasi ancaman serupa pada tahun ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tiga wilayah prioritas penanganan karhutla.
Pertama, kawasan Ring 1 Bandara Syamsudin Noor di Kota Banjarbaru. Kedua, wilayah utara yang meliputi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, dan sebagian Kabupaten Tapin. Ketiga, wilayah timur Pegunungan Meratus yang mencakup Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, dan sebagian wilayah Tanah Laut.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla Nasional (SIPONGI) periode 1 Mei hingga 17 Juni 2026, tercatat sebanyak 492 titik panas (hotspot) di Kalimantan Selatan dengan delapan kejadian kebakaran dan luas lahan terbakar mencapai 33,52 hektare.
Kabupaten Tapin menjadi daerah dengan jumlah titik panas tertinggi, yakni 300 hotspot. Sementara itu, luas lahan terbakar terbesar terjadi di Kabupaten Banjar dengan total sekitar 27,8 hektare.
“Vegetasi gambut mulai mengering, muka air menurun, dan jumlah hotspot meningkat menjelang puncak kemarau pada Agustus hingga September 2026,” ujar Muhidin.
Untuk memperkuat pencegahan, Pemprov Kalsel telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Antisipasi dan Kesiapan Karhutla Tahun 2026 kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu, berbagai langkah mitigasi telah dilakukan, antara lain pemetaan dan zonasi daerah rawan, sosialisasi pencegahan karhutla, pelatihan dan simulasi penanganan kebakaran, serta pembangunan infrastruktur pengendalian seperti embung, kanal, dan pintu air.
Muhidin menyebut sejumlah langkah kesiapsiagaan juga telah berjalan, seperti patroli rutin di kawasan Ring 1 Bandara Syamsudin Noor sejak April 2026, penetapan status Siaga Darurat Karhutla di Kabupaten Barito Kuala, serta pelaksanaan apel kesiapsiagaan di Kabupaten Tapin dan Tanah Laut.
“Apel Siaga Karhutla tingkat provinsi akan dilaksanakan pada awal Juli 2026 sebagai bentuk kesiapan menghadapi puncak musim kemarau,” katanya.
Dalam menghadapi ancaman karhutla, Pemprov Kalsel juga telah menyiapkan sumber daya yang terdiri atas 1.777 personel tim pemadaman karhutla, 3.000 personel pendukung, 57 personel pengolah data dan informasi, serta 372 personel tim patroli dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE).
Dari sisi sarana dan prasarana, disiapkan 68 unit mobil tangki, 114 kendaraan operasional, 186 unit kendaraan patroli, serta 337 mesin pompa air.
Sementara itu, Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa pengendalian karhutla memiliki dampak langsung terhadap ketahanan nasional, perekonomian, hingga hubungan diplomatik antarnegara.
“Keberhasilan pengendalian karhutla bertumpu pada kesiapan dan langkah pencegahan sebelum api membesar, bukan semata-mata memadamkan api saat kebakaran sudah terlanjur meluas,” tegasnya.
Dalam rakorsus tersebut, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada enam provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi akibat luasnya ekosistem gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi siklus karhutla yang berulang, terutama dengan adanya prediksi musim kemarau yang lebih kering tahun ini.
“Tren historis menunjukkan kita menghadapi tantangan perulangan siklus karhutla yang membutuhkan kewaspadaan ekstra. Kemarau tahun ini datang lebih cepat dan tantangannya nyata, sehingga kita tidak boleh lengah,” ujarnya.
Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 diperkirakan datang lebih awal, berlangsung lebih kering, dan lebih panjang dengan puncak pada Juli hingga September akibat pengaruh fenomena El Nino.
Sebagai langkah operasional, pemerintah telah mengaktifkan Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020.
Desk tersebut mengintegrasikan sistem pemantauan dini, patroli pencegahan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemadaman darat dan udara, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan risiko karhutla selama musim kemarau 2026 dapat ditekan semaksimal mungkin.
(Adv/Adpim)
