JURNALKALIMANTAN.COM, BARITO TIMUR – Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah, mempertahankan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 31 Oktober 2026. Keputusan ini diambil di tengah dampak kebakaran terhadap kesehatan masyarakat, termasuk tercatatnya 2.803 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Perpanjangan status tersebut dibahas dalam Rapat Evaluasi 14 Hari Perpanjangan Status Tanggap Darurat Karhutla di Ruang Rapat Bupati Barito Timur, Rabu (14/10/2026).
Rapat dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, dan dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ari Panan P. Lelo. Kegiatan tersebut dihadiri para camat, unsur TNI-Polri, BPBD dan Damkar, perangkat daerah, serta instansi terkait.
Dalam rapat, pemerintah daerah mengevaluasi perkembangan kebakaran, dampak asap terhadap kesehatan, distribusi air bersih, dukungan lintas sektor, serta penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2026.
Laporan dari sejumlah kecamatan menunjukkan kebakaran masih terjadi dengan luasan lahan terdampak yang cukup besar. Pematang Karau mencatat sekitar 275 hektare lahan terbakar dalam 63 kejadian, disusul Paju Epat 162,2 hektare, Karusen Janang 133,9 hektare, Dusun Timur 70 hektare, dan Awang 18,3 hektare. Sementara itu, Kecamatan Benua Lima melaporkan 18 kejadian karhutla.
Pemadaman dilakukan melalui penanganan manual, penggunaan pompa air, penyekatan, serta dukungan perusahaan dan relawan. Namun, petugas masih menghadapi kendala berupa akses menuju titik api yang sulit, keterbatasan sumber air, kekurangan selang dan armada, serta risiko kebakaran berulang di lahan gambut.
Di sejumlah lokasi, api bahkan dilaporkan mendekati kawasan permukiman warga.
BPBD dan Damkar Barito Timur menyampaikan bahwa jumlah kejadian kebakaran mengalami penurunan tajam. Meski demikian, ancaman belum sepenuhnya berakhir karena asap masih berdampak terhadap masyarakat dan titik panas masih ditemukan di kawasan gambut.
Berdasarkan informasi BMKG yang disampaikan dalam rapat, musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga akhir Oktober. Dari 11 parameter pemantauan yang menjadi pertimbangan penanganan karhutla, baru satu parameter, yakni kejadian karhutla, yang menunjukkan penurunan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah untuk mempertahankan status tanggap darurat hingga akhir Oktober.
Dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat menjadi perhatian utama dalam evaluasi tersebut. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur melaporkan sebanyak 2.803 kasus ISPA telah tercatat.
Pemantauan kasus ISPA dan diare terus dikoordinasikan bersama BPBD. Selain itu, ruang khusus untuk pelayanan bantuan pernapasan telah disiapkan di setiap puskesmas sebagai bagian dari upaya menghadapi dampak kabut asap.
Selain kesehatan, pemenuhan kebutuhan air bersih juga menjadi prioritas. Penyaluran bantuan terus dilakukan oleh PDAM, pemerintah, perusahaan, dan unsur terkait.
PDAM mengimbau kecamatan yang belum terlayani agar mendata kebutuhan warga serta menyiapkan tempat penampungan air. Langkah ini diperlukan agar distribusi bantuan lebih terarah dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Sejumlah wilayah, termasuk Paju Epat, Pematang Karau, Awang, Patangkep Tutui, dan Paku, masih memerlukan perhatian terkait pemenuhan kebutuhan air bersih.
Penanganan karhutla juga didukung melalui koordinasi lintas sektor. Polres Barito Timur melaporkan pengerahan dua tim, masing-masing beranggotakan 100 personel per hari, untuk membantu pemadaman kebakaran dan penyaluran air bersih ke sejumlah desa.
Unsur TNI mendorong koordinasi terpadu agar penanganan di lapangan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih. PLN turut mengingatkan pentingnya koordinasi apabila kebakaran mendekati jaringan listrik dan permukiman, sedangkan Satpol PP menyatakan kesiapan menambah personel sesuai kebutuhan.
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur juga mendukung upaya penanganan melalui publikasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya karhutla, dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan, serta pentingnya jaringan komunikasi.
Rapat evaluasi turut membahas penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung penanganan karhutla.
Pemerintah kecamatan menyampaikan bahwa kebutuhan operasional berupa konsumsi dan bahan bakar minyak telah didukung melalui anggaran kecamatan. Sementara itu, kebutuhan perbaikan peralatan dan sarana yang rusak masih menjadi perhatian.
Pengajuan anggaran BTT untuk Oktober akan kembali dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan karhutla dan kebutuhan penanganan di lapangan.
Pemkab Barito Timur menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus terus dijaga selama status tanggap darurat berlaku. Percepatan pemadaman, pemenuhan air bersih, pemantauan kesehatan, dan pencegahan kebakaran berulang menjadi bagian penting dari upaya mengurangi risiko serta melindungi masyarakat dari dampak karhutla.
(Adv/Ang)
