JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi IV DPRD Kalsel kunjungi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI), di jakarta, belum lama tadi.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha menyampaikan pertemuan ini dalam upaya persiapan menghadapi penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pada seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Kami hadir disini mewakili masyarakat Kalsel artinya orang yang paling pertama di komplain bila masalah KRIS ini tidak berjalan dengan benar on the track itu adalah kami,” tuturnya.
Politikus Partai Gerindra ini berharap agar penerapan KRIS ini juga diimbangi dengan bantuan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Lebih lanjut dikatakannya dalam penerapan KRIS ini sendiri terdapat 12 kriteria fasilitas rawat inap yang untuk pemenuhannya tentu akan sangat memberatkan jika hanya bersandar dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalsel.
Komisi IV DPRD Kalsel yang turut didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, H. Muhammad Alpiya Rakhman, S.E., M.M., dan mitra kerja Komisi IV yakni Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel dan RSUD Ulin, RSJ Sambang Lihum, RSUD. dr. H. Moch. Ansari saleh, dan RSGM Gusti Hasan Aman ini diterima langsung oleh Ketua Tim Kerja KRIS Kemenkes RI, dr. Yayan Gusman.
Dokter Yayan mengatakan terkait prinsip berkeadilan dalam penerapan KRIS ini nantinya diperlukan upaya bersama antara pemerintah pusat maupun daerah. Ia mengatakan hingga saat ini Kemenkes selalu berjuang untuk memunculkan dana alokasi baik khusus maupun umum untuk KRIS ini agar rumah sakit di daerah dapat terbantu.
“Harapannya dengan adanya KRIS ini tentu adanya perbaikan. Apa yang mampu kita berikan kepada masyarakat, apa yang kita bisa berikan bantuan kepada pemerintah daerah maupun rumah sakitnya, dan seperti apa nanti tarifnya iurannya berapapun, itu akan menjadi keputusan bersama, tidak bisa hanya satu pihak yang menentukan, itu dilihat dari berbagai sisi, termasuk masukan-masukan bapak dan ibu pada hari ini, kami sudah catat.
“Jangan sampai KRIS ini malah memberikan dampak dan masalah baru di masyarakat, itu yang kita hindari,” pungkasnya.
(YUN/rilishmsdprdkalsel)
