JURNAL KALIMANTAN.COM, HULU SUNGAI SELATAN – Minimnya sumberdaya manusia dan terbatasnya kendaraan operasional menjadi kendala utama yang dihadapi oleh para petugas Laboratorium Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (LPTPH) Sungai Raya Hulu Sungai Selatan (HSS) dalam melakukan pengamanan tanaman terhadap serangan hama, penyakit dan dampak perubahan iklim di enam kabupaten yang mencakup 64 kecamatan di wilayah Kalimantan Selatan.
Persoalan tersebut terungkap saat Pimpinan rombongan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pertemuan sekaligus monitoring di Aula LPTPH Sungai Raya HSS, Jum’at (5/11/2021).
Kepala LPTPH Sungai Raya HSS, M. Astalani, SP dalam sambutannya menuturkan, di LPTPH ini hanya memiliki 8 orang pegawai dan 5 orang diantaranya adalah petugas teknis yang bertugas memantau ke 64 kecamatan di 6 kabupaten (Tabalong, Balangan, HSU, HST, HSS dan Tapin).
“Ini tentunya dirasa sangat berat memantau 6 kabupaten dengan SDM terbatas, kami juga berharap ada penambahan tenaga teknis guna memaksimalkan pelayanan dalam memberikan perlindungan kepada para petani,”jelasnya.
Pria yang sudah mengabdikan diri selama 30 tahun ini juga mengharapkan bantuan kendaraan operasional roda 2 dan roda 4 yang baru dan memadai untuk tugas lapangan, karena selama ini mereka hanya diberikan kendaraan roda 2 yang bekas sehingga harus memperbaiki dengan menggunakan dana pribadi. Sedangkan kendaraan roda 4 yang dimiliki saat ini kondisinya mogok dan belum dapat diperbaiki sehingga tidak dapat melakukan monitoring ke daerah-daerah yang jauh.
“Mobil kita yang ada itu mobil pick up sedangkan wilayah kerja kita ada yang daerah pegunungan yang sulit ditembus kecuali memakai mobil double gardan”, ungkapnya.
Hal itu dimaksudkan agar apa yang dilakukan para petugas LPTPH Sungai Raya HSS bisa membantu para petani panen dengan baik dan kesejahteraannya semakin baik.
Tak hanya itu, para petugas pengendali hama yang merupakan tenaga honorer ikut curhat terkait pekerjaan mereka yang selalu bersentuhan dengan racun tanaman. Mereka berharap adanya peninjauan gajih atau tunjangan berdasarkan beban kerja dan tanggung jawabnya serta meminta suplemen vitamin untuk menjaga kondisi kesehatan mereka agar tetap sehat dan prima menjalankan tugas.
“Kami berharap, Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dapat membantu memfasilitasi semua harapan kami ini”, pintanya.
Menanggapi curhatan tersebut, pimpinan rombongan H. Burhanuddin dari Fraksi Partai Golongan Karya memberikan apresiasi atas kinerja para petugas LPTPH Sungai Raya HSS yang meski memiliki banyak keterbatasan namun tetap bisa bekerja dengan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pihaknya juga berterimakasih atas keterbukaan yang disampaikan oleh Kepala LPTPH beserta jajarannya kepada Komisi II terkait keterbatasan-keterbatasan dan kendala yang dihadapi selama pengabdiannya.
“Sudah merupakan tugas kami untuk mendengarkan keluhan bapak ibu sekalian. Selanjutnya, hasil pertemuan ini nantinya akan kita tindaklanjuti dalam rapat komisi dan akan kita teruskan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat menjadi perhatian,” pungkasnya.