Percepat Lahirnya Aturan Prokes, DPRD Kalsel Usul Dimasukkan ke Dalam Perda Katibum

Firman Yusi, Ketua Panitia Khusus rancangan peraturan daerah Penanggulangan Dampak Bencana Non Alam dan Wabah Penyakit DPRD Kalsel

JURNALAKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mengusulkan aturan pelanggaran terhadap protokol kesehatan (Prokes) bisa dimasukan pada peraturan daerah (Perda) Keamanan dan Ketertiban Umum (Katibum), yang kini sedang difasilitasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita sepakat, agar aturan dan sanksi pelanggaran prokes dimasukan dalam Perda Keamanan dan Ketertiban Umum,” ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Dampak Bencana Non Alam dan Wabah Penyakit di Kalsel, Firman Yusi, kepada jurnalkalimantan.com, usai rapat pansus di Gedung Dewan, belum lama tadi.

Firman mengungkapkan, rapat yang digelar pihaknya ini memang terkesan mendadak, karena ada permintaan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, untuk mempercepat pengesahan aturan bagi pelanggaran prokes.

“Namun Raperda yang dibahas saat ini lebih condong untuk menangani dampak bencana dan wabah penyakit, bukan pada penerapan protokol kesehatannya,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Untuk itulah ia menawarkan alternatif lain, dengan memasukan aturan protokol kesehatan tersebut di Perda yang sudah rampung dan dalam tahapan fasilitasi Kemendagri, daripada mempercepat penyelesaian Raperda yang masih dibahas. Karena menurutnya, langkah tersebut bisa lebih praktis, guna bisa segera diterapkan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Kita harus berhati-hati dalam membahas Raperda ini agar bisa direalisasikan di lapangan, terutama dalam penanggulangan wabah, karena ini juga menyangkut biayanya,” pungkasnya.

Editor : Ahmad MT