JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Data terbaru sektor pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan adanya kemajuan pada sejumlah indikator mutu. Namun, capaian tersebut masih dibayangi ketimpangan kualitas, persoalan sumber daya manusia (SDM), serta kondisi infrastruktur sekolah yang memprihatinkan.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kalimantan Selatan, H. M. Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin, menegaskan bahwa persoalan pendidikan tidak bisa lagi ditangani secara biasa.
“Ini bukan sekadar soal angka statistik. Ada ketimpangan nyata yang harus segera diintervensi. Perbaikan perlu dilakukan secara bertahap namun tepat sasaran, terutama pada infrastruktur sekolah, kualitas guru, dan manajemen pendidikan,” ujarnya dalam keterangan persnya, Ahad (19/4/2025).
Berdasarkan data, terdapat 370 satuan pendidikan di Kalsel yang terdiri dari 232 sekolah negeri dan 138 swasta, dengan rincian 217 SMA, 128 SMK, dan 26 SLB. Dari sisi tenaga pendidik, tercatat 14.144 PTK, namun sebanyak 5.680 di antaranya belum tersertifikasi.
Di bidang infrastruktur, kondisi sekolah juga menjadi perhatian serius. Tercatat 917 ruang kelas mengalami rusak ringan, 319 rusak sedang, dan 163 rusak berat.
Artinya, lebih dari 1.300 ruang kelas membutuhkan penanganan segera karena berpotensi mengganggu proses belajar mengajar.
Sementara itu, indikator mutu menunjukkan tren yang beragam. Iklim kebhinekaan dan keamanan relatif meningkat, terutama di SLB. Namun, pada jenjang SMA dan SMK, beberapa indikator justru mengalami penurunan, dengan kualitas pembelajaran yang cenderung stagnan, bahkan menurun di SMK dan SDLB.
Capaian kinerja satuan pendidikan juga masih menunjukkan disparitas. Sejumlah sekolah mengalami penurunan kinerja signifikan, terutama di SMK yang mencapai hingga 67 persen, sementara perbaikan hanya terjadi pada sebagian sektor.
Bang Dhin menambahkan, tingginya jumlah tenaga pendidik yang belum tersertifikasi menjadi indikator bahwa kualitas SDM pendidikan belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan ke depan.
“Kalau kita tidak serius membenahi SDM dan fasilitas dasar, maka peningkatan yang terjadi hanya bersifat semu dan tidak berkelanjutan,” tegasnya.
Ia menekankan, kondisi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan reformasi pendidikan berbasis data, dengan langkah yang cepat dan terukur.
“Pendidikan adalah fondasi. Jika masih timpang, dampaknya akan meluas ke sektor lain. Karena itu, kebijakan harus berani, tepat, dan menyentuh akar masalah,” pungkasnya. (YUN)
