JURNALKALIMANTAN.COM, BARITO KUALA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar rapat paripurna, dalam rangka Penyampaian Keputusan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran (TA) 2020, Senin (26/04/2021).
Rekomendasi yang disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Saleh, serta Wakil Ketua Agung Purnomo dan Hj. Arfah ini, tak banyak catatan yang diberikan.
“Dari hasil pencermatan Gabungan Komisi A dan B atas keseluruhan tahapan LKPj, mulai pendahuluan, perubahan penjabaran APBD, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hingga capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, umumnya telah dilaksanakan dengan baik,” papar juru bicara Gabungan Komisi, Reza Widya Noor.
Reza yang juga Ketua Gabungan Komisi B menyatakan, DPRD Batola memberikan sejumlah catatan rekomendasi sebagai evaluasi LKPj TA 2020. Sejumlah catatan tersebut di antaranya terkait penyajian data PNS yang dinilai masih kurang lengkap, karena belum memuat penjelasan rasio, jumlah, dan kompetensi kebutuhan pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Menyangkut masih kecilnya pendapatan asli daerah yang hanya 6,12% dari jumlah APBD, DPRD menyarankan perlunya inovasi untuk menggali sumber-sumber baru tanpa memberatkan masyarakat.
Terkait pengelolaan belanja daerah yang masih memiliki target tinggi dan realisasi belanja tak langsung, direkomendasikan DPRD untuk diadakan efisiensi.
Sementara menyangkut pengeluaran daerah yang lebih diarahkan pada kegiatan penyertaan modal (investasi) BUMD, DPRD turut memberikan apresiasi, mengingat akan berdampak terhadap meningkatnya kemandirian keuangan daerah.
Namun jika dalam perkembangan mampu melayani pihak ketiga di luar kabupaten, DPRD mengharapkan untuk tetap mempertimbangkan rasio untung ruginya.
