JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, S.M., resmi menutup rangkaian kegiatan reses masa sidang ke-II tahun 2025 di Desa Hakurung, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada Ahad (18/05/2025).
Dalam kesempatan tersebut, politisi Partai Nasdem itu menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan persoalan nyata yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Harapan yang disampaikan masyarakat dari setiap titik reses merupakan masalah riil yang harus segera ditangani oleh pemerintah,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah, H. Kartoyo menyoroti pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Ia mendorong agar kebijakan anggaran difokuskan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Salah satu isu utama yang diangkat Kartoyo adalah kondisi Desa Hakurung yang masih tergolong terisolir. Ia menilai, pembangunan jembatan penghubung antara Hakurung Luar dan Hakurung Dalam sangat mendesak untuk membuka akses menuju kawasan pertanian dan perikanan yang potensial.
“Jika jembatan ini terwujud, mobilitas warga akan jauh lebih mudah. Potensi lahan pertanian dan perikanan bisa dimanfaatkan secara optimal dan memberi dampak nyata pada perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Kartoyo juga menyoroti pentingnya pengembangan jalur penghubung antarwilayah, seperti dari Amuntai (HSU) menuju HSS hingga Tapin. Menurutnya, akses jalan yang baik akan memangkas waktu tempuh menuju Banjarmasin menjadi sekitar dua setengah jam, sekaligus mendukung distribusi hasil produksi lokal.
“Sebagai contoh, harga ikan papuyu di Desa Hakurung hanya sekitar Rp50.000 per kilogram, sedangkan di Banjarmasin bisa mencapai Rp120.000. Jika akses jalan lancar, selisih harga ini akan menjadi peluang besar untuk meningkatkan penghasilan masyarakat,” ungkapnya.
Melalui momentum reses ini, H. Kartoyo berharap hasil serap aspirasi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan dan pelaksanaan APBD, agar benar-benar menyasar persoalan masyarakat secara konkret di lapangan. (YUN)
