JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (9/7/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Desy Oktavia Sari, S.E., di ruang Paripurna Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Banjarmasin, dan dihadiri anggota dewan, Forkopimda, pejabat SKPD, serta tamu lain nya.
Fraksi Partai NasDem melalui Umar Sadik, S.E., mengapresiasi penyusunan Raperda yang dinilai mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal, serta mendorong program yang mendukung tema pembangunan 2025: Pemantapan Daya Saing Daerah.
Fraksi Golkar melalui Hj. Hariyatie, S.Sos., M.I.Kom., menilai arah kebijakan sudah sesuai visi pembangunan daerah, serta menekankan optimalisasi potensi daerah, peningkatan pelayanan publik, dan pencapaian indikator kinerja.
Fraksi Gerindra melalui Habib Yahya Assegaf menyoroti pentingnya transparansi anggaran, serta mendorong peningkatan alokasi untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Fraksi PAN yang diwakili Agus Mulia Husin menekankan agar perubahan anggaran berpihak pada rakyat, dengan fokus pada pemulihan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
Fraksi PKS melalui Firman Yusi, S.P., mendukung peningkatan belanja modal infrastruktur, namun mengingatkan pentingnya keseimbangan dengan pembangunan SDM dan layanan dasar.
Fraksi PKB melalui dr. M. Yadi Mahendra Muhyin meminta agar penggunaan SiLPA untuk menutup defisit tidak menjadi kebiasaan, serta meminta penjelasan rinci proyek strategis dalam perubahan APBD.
Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (DPP) melalui Yudistira Bayu Budjang, S.H., M.Kn., menyoroti ketidakseimbangan antara penurunan pendapatan dan peningkatan belanja, serta mendorong perencanaan anggaran yang realistis.
Secara umum, seluruh fraksi mendukung pembahasan lanjutan Raperda, disertai berbagai catatan dan saran untuk penyempurnaan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Pj. Sekda M. Syarifuddin, M.Pd., menyampaikan apresiasi atas masukan fraksi, dan menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjutinya bersama SKPD dalam forum teknis selanjutnya.
Pembahasan Raperda akan dilanjutkan ke Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rapat ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan APBD Perubahan 2025 yang diharapkan dapat memperkuat daya saing daerah dan mendorong Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan.
Dengan sinergi antara DPRD dan Pemprov, diharapkan kebijakan anggaran yang dihasilkan lebih adaptif, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat Banua.(YUN)
