JURNALKALIMANTAN.COM, KOTABARU — Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Kualitas Anak Daerah (PK2D) se-Kalimantan Selatan yang digelar secara virtual, Jumat (1/8/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kolaborasi Lt. III Baperida ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Husnul Khatimah, S.H., M.H.
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari pemetaan indikator Indeks Kualitas Keluarga (IKK) di seluruh kabupaten/kota. Khusus Kabupaten Kotabaru, Desa Sampanahan ditunjuk sebagai desa lokus yang akan mendapat intervensi program peningkatan kualitas anak dan keluarga tahun 2025.
Dalam sambutannya, Hj. Husnul Khatimah menyampaikan pentingnya data sebagai dasar intervensi program. “Terima kasih kepada para kader kualitas keluarga yang telah berjuang mengumpulkan data di setiap lokus melalui aplikasi berbasis web. Tanpa data, kita tidak bisa mengidentifikasi persoalan kualitas keluarga secara spesifik,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa data tersebut nantinya akan menjadi rujukan utama dalam menentukan indikator mana yang perlu diperkuat dalam upaya peningkatan kualitas keluarga dan perlindungan anak.
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Provinsi Kalsel, Pandu Aksana, memaparkan hasil survei terhadap Desa Sampanahan, Kecamatan Sampanahan. Hasilnya, desa tersebut memperoleh nilai IKK sebesar 75,91%, termasuk dalam kategori “Responsif Gender dan Hak Anak”. Namun, terdapat 9 indikator dari total 29 yang masih berada di bawah angka 75%, atau dalam kategori “merah”.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Minggu Basuki, yang mewakili Sekda Kotabaru, menyampaikan bahwa Rakor ini merupakan komitmen nyata Pemkab Kotabaru dalam mewujudkan keluarga yang tangguh dan berkualitas.
“Kita ingin setiap keluarga di Desa Sampanahan memiliki ketahanan fisik, ekonomi, sosial, psikologis, serta budaya. Ketahanan ini menjadi fondasi utama pembangunan masyarakat dan daerah,” ujarnya.
Ia juga memaparkan berbagai bentuk dukungan lintas sektor yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan program PK2D, antara lain:
1. Dinas Kesehatan: Penanganan stunting, penyuluhan, dan pembinaan posyandu.
2. DP3APPKB: Pelatihan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan pencegahan perkawinan anak.
3. Disparpora : Dukungan fasilitas olahraga.
4. TP PKK : Pembinaan UP2K, pola asuh anak, dan kebun keluarga.
5. Dinas Perkim : Program bedah rumah (Aladin).
6. Disdukcapil : Layanan administrasi kependudukan.
7. Dinas Perikanan : Bantuan bibit dan kampanye gemar makan ikan.
8. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan : Bantuan buku untuk perpustakaan desa.
9. Dinas Sosial: Bantuan bagi disabilitas dan lansia.
10. Bagian Kesra Setda: Fasilitasi pelatihan pemandian jenazah.
11. Dinas Perindagkop: Pendampingan UMKM dan legalitas usaha kecil.
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian : Bantuan bibit tanaman.
H. Minggu Basuki menegaskan bahwa keberhasilan program ini memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pihak — perangkat daerah, TP PKK, dunia usaha, dan masyarakat.
“Saya percaya, jika kita bekerja bersama dengan komitmen dan integritas, maka akan terbentuk keluarga-keluarga tangguh yang menjadi pondasi kuat bagi kemajuan Desa Sampanahan dan Kabupaten Kotabaru secara keseluruhan,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua TP PKK Kabupaten Kotabaru, Kepala SKPD terkait, Camat Sampanahan, Kepala Puskesmas Sampanahan, TP PKK Kecamatan Sampanahan, serta Kepala Desa setempat.
(Eca)
