JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Desa jadi ujung tombak dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), hal ini ditegaskan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Karhutla Provinsi Kalsel Tahun 2025 di Gedung DR. KH. Idham Chalid Banjarbaru, Senin (4/8/2025).
Dalam rapat yang dihadiri oleh Forkopimda Kalsel, BMKG, seluruh Bupati/Wali Kota, BPBD se-Kalsel, serta instansi vertikal dan SKPD lingkup Pemprov Kalsel tersebut, Gubernur Muhidin menyampaikan bahwa Kalsel kini resmi menyandang status Siaga Darurat Karhutla.
“Kita tetapkan status Siaga Darurat Karhutla karena sudah ada dua daerah yang terlebih dahulu menetapkan status ini,” ungkapnya.
Namun, lebih dari sekadar penetapan status, Gubernur Muhidin mendorong seluruh Kepala Daerah di Kalsel mengalokasikan anggaran pengadaan alat pemadam kebakaran di setiap desa.
“Satu desa satu alat pemadam. Tahun 2026 seluruh desa sudah harus punya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya upaya pencegahan sejak dini dan melarang keras praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar.
“Kalau sampai membuka lahan dengan membakar, apalagi sengaja, itu pidana,” ujarnya mengingatkan.
Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menegaskan dukungan aparat kepolisian terhadap upaya pencegahan Karhutla.
“Kami sudah keluarkan maklumat. Bila melanggar, pelaku akan dikenai sanksi pidana,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini juga menghasilkan beberapa keputusan penting lainnya, di antaranya, Aktivasi Pos Komando Penanganan Karhutla, Pengubahan Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi Karhutla Kalsel, Rencana Apel Siaga Karhutla pada Kamis (7/8/2025), dan Pembasahan wilayah Ring 1 Landasan Ulin untuk melindungi Bandara Syamsudin Noor dari potensi gangguan asap.
Data BPBD Kalsel mencatat, sejak 1 Januari hingga 3 Agustus 2025, Karhutla telah melanda lahan seluas 155,36 hektare dengan 73 kejadian dan 1.922 titik api (hotspot) yang terdeteksi di seluruh wilayah Kalsel.
(Adpim/Ang)
