JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (10/6/2026).
Pelatihan kali ini mengusung tema “Kepemimpinan Adaptif dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Sumber Daya Bidang Pangan, Bencana, Energi, dan Ekonomi.”
Sebanyak 60 peserta mengikuti pelatihan tersebut, terdiri atas 19 peserta dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, satu peserta dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, serta peserta lainnya dari pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
Dalam sambutannya, Muhidin berharap pelaksanaan PKN mampu mendorong pejabat peserta pelatihan membenahi kinerja organisasi, bekerja lebih cepat, kreatif, inovatif, serta adaptif terhadap perubahan, terutama dalam pelayanan publik.
“Di masa kepemimpinan saat ini, saya berharap semangat Kalsel Bekerja benar-benar melekat dalam diri setiap pejabat. Semua pejabat harus bekerja cepat dan produktif melayani masyarakat, mampu membangun cara berpikir sistematis dalam menyelesaikan persoalan rakyat, serta mengembangkan budaya inovasi di lingkungan kerja masing-masing,” ujarnya.
Muhidin menegaskan pelaksanaan PKN yang berlangsung selama empat bulan tersebut tidak boleh hanya menjadi formalitas. Menurutnya, pelatihan menjadi sarana evaluasi kompetensi sekaligus pertimbangan bagi keberlanjutan kepemimpinan pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
“PKN ini menjadi pertimbangan untuk menentukan siapa pejabat yang layak dan tidak layak meneruskan amanah jabatan. Seluruh peserta diharapkan mampu tampil sebagai pemimpin yang profesional, berintegritas, dan menjadi teladan dalam membangun budaya kerja disiplin, patuh aturan, serta ikhlas dalam bekerja,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Kalimantan Selatan, Faried Fakhmansyah, menjelaskan pelatihan bertujuan memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan pimpinan tinggi pratama guna menjamin akuntabilitas jabatan.
Menurut Faried, pelatihan diharapkan mampu menghasilkan rumusan kebijakan yang solutif, strategi organisasi yang terintegrasi, serta inovasi yang berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemajuan daerah.
“Target akhirnya adalah terwujudnya aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi sesuai persyaratan jabatan pimpinan tinggi pratama,” jelasnya.
PKN Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026 dilaksanakan sejak 10 Juni hingga 15 Oktober 2026 menggunakan metode blended learning dengan kurikulum kompetensi inti yang terbagi dalam empat agenda pembelajaran, yakni mengelola diri, kepemimpinan strategis, manajemen strategis, dan aktualisasi kepemimpinan strategis.
Pembukaan pelatihan turut dihadiri Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Army Winarty, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, kepala BKPSD kabupaten/kota, widyaiswara, mentor, coach, serta peserta pelatihan.
Kegiatan ditutup dengan pengalungan tanda peserta secara simbolis oleh Gubernur H Muhidin kepada dua perwakilan peserta dan sesi foto bersama.
(Adv/Adpim)
