JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mempresentasikan kinerja pemerintah daerah secara virtual dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Dimensi Penurunan Tingkat Pengangguran, berlangsung di Command Center Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (1/4/2026).
Penilaian yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri tersebut diikuti 70 pemerintah daerah se-Indonesia melalui Zoom Meeting. Peserta dibagi dalam enam wilayah penilaian, yakni Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua.
Dalam paparannya, Syarifuddin menyampaikan berbagai program penurunan tingkat pengangguran terbuka yang selaras dengan visi dan misi Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman.
Ia mengungkapkan, realisasi program perencanaan tenaga kerja pada 2025 mencapai 96,48 persen dengan anggaran sebesar Rp168,12 juta. Sementara itu, program pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja terealisasi sebesar 90,05 persen, serta penempatan tenaga kerja mencapai 96,58 persen.
“Ketiga program tersebut akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun 2026,” ujar Syarifuddin dalam presentasinya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga memperkuat kolaborasi strategis melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Beberapa di antaranya melalui Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV), kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dalam program pemagangan, pelatihan bersama BPJS Ketenagakerjaan, hingga kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Pemprov Kalsel juga menghadirkan inovasi daerah di sektor ketenagakerjaan, salah satunya melalui Café Inklusi. Program ini merupakan unit usaha sosial yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai bentuk pemberdayaan tenaga kerja inklusif dengan melibatkan penyandang disabilitas.
“Upaya penurunan pengangguran tidak hanya dilakukan Disnakertrans, tetapi juga didukung SKPD lain seperti Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, serta instansi lainnya yang turut membuka peluang kerja bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, tahapan awal penilaian dibuka secara resmi oleh Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo.
Setelah presentasi, proses penilaian akan dilanjutkan dengan validasi lapangan guna memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil.
BSKDN Kemendagri terus memperkuat peran strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia.
(Adv/Adpim)
