JURNALKALIMANTAN.COM, PULANG PISAU – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Yoppy Satriadi, menyoroti wacana pemerintah pusat terkait penerapan pembelajaran daring di sekolah.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang dengan mempertimbangkan kondisi di daerah, khususnya terkait kesiapan infrastruktur dan kemampuan siswa dalam mengakses pembelajaran berbasis digital.
“Untuk wacana pembelajaran daring, kita harus melihat apakah siswa sudah memiliki akses, seperti handphone, tablet, atau laptop,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Ia menilai, penerapan sistem daring tidak bisa dilakukan secara seragam tanpa memperhatikan kondisi riil di lapangan. Pasalnya, masih banyak kendala klasik yang dihadapi siswa, terutama di daerah.
“Ada yang punya gadget tapi tidak ada kuota. Ada kuota dan gadget, tapi tidak ada jaringan. Ini harus dipikirkan secara detail oleh pemerintah,” tegasnya.
Selain itu, Yoppy juga menyinggung kondisi sosial yang berkembang di masyarakat, termasuk isu kenaikan BBM yang berpotensi menimbulkan kepanikan.
“Sekarang saja sudah mulai simpang siur soal kenaikan BBM. Mudah-mudahan sesuai keterangan pusat bahwa BBM kita masih aman dan berjalan normal,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar pembelajaran tatap muka tetap menjadi opsi utama jika kesiapan pembelajaran daring belum merata. Menurutnya, sistem zonasi yang telah berjalan saat ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar secara langsung.
“Kalau tidak memungkinkan daring, sebaiknya tetap bersekolah seperti biasa. Bisa berjalan kaki atau bersepeda, karena sistem zonasi membuat siswa bersekolah dekat dengan tempat tinggal,” pungkasnya.
Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan secara komprehensif sebelum menerapkan kebijakan pembelajaran daring, agar tidak menimbulkan kesenjangan akses pendidikan di masyarakat.
(Adv/Ded)
