JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI pada Rabu (15/4/2026).
Dalam forum tersebut, mereka menyampaikan aspirasi masyarakat terkait konflik agraria dan perlindungan masyarakat adat di Kalimantan Selatan.
Pertemuan dipimpin Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel, H.M. Syaripuddin (Bang Dhin), dan diterima oleh Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, beserta jajaran.
DPD PDI Perjuangan Kalsel juga menghadirkan perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), khususnya komunitas Dayak Meratus, serta masyarakat Desa Pulau Panci, Kabupaten Kotabaru.
Syaripuddin menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan di tingkat daerah sebelum persoalan ini dibawa ke tingkat nasional. Mulai dari penyerapan aspirasi hingga memfasilitasi mediasi dengan pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Namun, hingga kini belum tercapai penyelesaian.
“Belum ada solusi karena adanya benturan kewenangan dan ketidaksinkronan kebijakan antarinstansi di tingkat pusat,” ujarnya.
Salah satu isu utama yang disampaikan adalah penolakan masyarakat adat terhadap rencana penetapan Pegunungan Meratus sebagai taman nasional.
Masyarakat Adat Dayak Meratus menilai kawasan tersebut merupakan wilayah adat yang telah dikelola secara turun-temurun. Kebijakan itu dikhawatirkan dapat menghilangkan hak kelola, membatasi akses terhadap sumber daya alam, serta mengancam kelangsungan budaya mereka.
Selain itu, turut disampaikan persoalan masyarakat Desa Pulau Panci terkait lahan bersertifikat hak milik (SHM) sejak 2007–2008 yang kini masuk dalam kawasan hutan cagar alam. Kondisi ini memicu ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, serta berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Adian Napitupulu menyatakan bahwa BAM DPR RI akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan berkoordinasi bersama komisi terkait dan kementerian guna mendorong penyelesaian yang adil dan komprehensif. (YUN)
