Digeruduk BEM se-Kalsel Soal Pendidikan dan MBG, DPRD Klaim Kesejahteraan Guru Terus Ditingkatkan

Gusti Iskandar Sukma Alamsyah saat menemui aksi unjuk rasa di DPRD Kalsel (foto hmsdprdkalsel)

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ratusan mahasiswa gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Selatan, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalsel, Banjarmasin, Selasa (12/05/2026).

Dalam aksi tersebut, persoalan pendidikan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan utama para demonstran.

Mahasiswa menilai masih banyak persoalan pendidikan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat.

Mereka juga meminta adanya keterbukaan terkait pelaksanaan program MBG hingga ke tingkat sekolah.

Selain itu, massa aksi menuntut pemerintah segera mempercepat pengangkatan guru honorer menjadi ASN maupun PPPK. Mereka menilai kekurangan tenaga pendidik masih menjadi hambatan dalam pemerataan kualitas pendidikan di daerah.

Mahasiswa juga mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Mereka menilai fasilitas pendidikan yang layak menjadi faktor penting dalam mendukung proses belajar mengajar.

Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa meminta kementerian terkait membuka secara publik rincian anggaran serta mekanisme distribusi program MBG.

Mereka juga meminta pemerintah daerah mempublikasikan laporan realisasi anggaran pendidikan secara berkala dan mudah diakses masyarakat.

Aksi tersebut turut menyoroti pentingnya pembentukan tim pengawas independen kualitas pendidikan di tingkat daerah.

Massa juga menolak perubahan kurikulum yang dinilai tidak berbasis evaluasi menyeluruh, serta menolak penghapusan program studi tanpa kajian akademik.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menegaskan, pemerintah provinsi terus menjaga mandatori spending sektor pendidikan sebesar 20 persen tetap terpenuhi.

“Peningkatan honor guru juga sudah dipenuhi sesuai standar upah minimum provinsi,” ujarnya, usai menemui massa.

Gusti Iskandar menjelaskan, tanggung jawab Pemprov Kalsel terhadap pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB sejauh ini terus berjalan secara bertahap. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah SMA di Kalsel mencapai 215 sekolah, SMK sebanyak 128 sekolah, dan SLB sebanyak 26 sekolah. (YUN/Achmad MT)