JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, menghadiri kegiatan Sinergi Nasional Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Desa Melalui Pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa Desa yang digelar di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui penguatan sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ) desa.
Hadir dalam kegiatan itu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Sarah Sadiqa, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, serta pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan kepala desa piloting kematangan PBJ desa.
Dalam forum tersebut disampaikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan terus bersinergi mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui Program Desa Antikorupsi.
Program yang berjalan sejak 2021 itu bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang berlandaskan nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
Penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa desa menjadi salah satu fokus utama, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa.
Hingga 2025, tercatat sebanyak 235 desa antikorupsi telah terbentuk melalui proses perluasan program di berbagai daerah.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan pembangunan desa harus dibangun melalui kolaborasi octahelix dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, dan berbagai unsur lainnya guna memperkuat pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.
Ia menilai desa merupakan wajah pertama negara, sehingga tata kelola desa yang baik dan berintegritas menjadi pondasi penting bagi kemajuan Indonesia.
“Desa adalah wajah pertama negara. Kalau desa tertata dengan baik dan memiliki tata kelola yang berintegritas, maka Indonesia akan kuat,” ujarnya.
Selain menghadirkan materi bertajuk Akselerasi Pengadaan Barang/Jasa Desa: Tingkatkan Kepercayaan Publik, Sejahterakan Masyarakat Desa, kegiatan tersebut juga membahas Sinergi Nasional Akselerasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Melalui forum ini diharapkan terbangun proses saling belajar antardesa dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, sehingga pembangunan desa mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan semangat “Berawal dari Desa, Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi”.
(Adv/Upik)
