JURNALKALIMANTAN.COM, TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut sekaligus menandai keberhasilan Kabupaten Tanah Bumbu mempertahankan opini tertinggi audit keuangan selama 13 tahun berturut-turut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan dalam agenda resmi di Aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa (26/5/2026).
Capaian opini WTP ke-13 tersebut menjadi indikator konsistensi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Keberhasilan itu juga dinilai sejalan dengan arah pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2025–2029, khususnya pada misi penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan serta seluruh jajaran pemerintah daerah atas sinergi dan komitmen menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, capaian opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan cerminan kerja sama antara pemerintah daerah dan legislatif dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional dan terpercaya.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga pengelolaan keuangan daerah agar tetap efektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan guna memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia mengingatkan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan untuk terus memperkuat pengawasan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan program pembangunan, termasuk pada aspek pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan anggaran.
Selain membahas laporan keuangan pemerintah daerah, pertemuan itu juga menyoroti perkembangan ekonomi serta indikator kesejahteraan masyarakat di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan.
Pemerintah daerah didorong memperkuat sinergi pembangunan agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Kabupaten Tanah Bumbu, capaian opini WTP ke-13 ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
(Adv/Mc Tanbu)
