JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Beragam persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat mencuat dalam kegiatan Reses Hari Kedua Masa Sidang II Tahun 2026 yang digelar Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarmasin Barat, Drs Saut Nathan Samosir, di Kedai 99 Trisakti, Jalan Yos Sudarso, Senin (13/7/2026).
Sekitar 100 perwakilan warga dari Kelurahan Kuin Cerucuk dan Belitung Selatan menghadiri kegiatan tersebut. Turut hadir perwakilan Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Rumah Sakit Sultan Suriansyah, Puskesmas Kuin Raya, serta lurah setempat.
Dalam reses itu, warga menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari pelayanan kesehatan, belum adanya Sekolah Rakyat di Kota Banjarmasin, bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran, hingga persoalan air bersih, infrastruktur, dan sanitasi lingkungan.
Salah satu keluhan yang paling menjadi sorotan adalah pelayanan rumah sakit terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan. Warga mengaku ada pasien yang diminta pulang meski kondisinya belum benar-benar pulih. Bahkan, disebutkan terdapat seorang pasien yang meninggal dunia tidak lama setelah dipulangkan usai menjalani perawatan selama enam hari.
Menanggapi hal tersebut, Saut Nathan Samosir meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan rumah sakit dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan pihak rumah sakit.
“Ini perlu dikaji ulang bersama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan maupun pihak rumah sakit. Ada apa? Apakah benar-benar pasien sudah sehat baru dipulangkan, atau memang ada keterbatasan tertentu. Rumah sakit harus tetap memberikan pelayanan dan pengobatan yang optimal kepada pasien yang dijamin BPJS,” tegas Samosir.
Selain layanan kesehatan, warga juga menyoroti belum tersedianya Sekolah Rakyat di Kota Banjarmasin. Padahal, fasilitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera kategori desil 1 dan desil 2 tersebut telah tersedia di Banjarbaru dan Kabupaten Barito Kuala.
Kondisi ini semakin menyulitkan masyarakat karena mulai tahun 2026, warga ber-KTP Banjarmasin tidak lagi dapat mendaftar ke Sekolah Rakyat yang berada di Banjarbaru maupun Barito Kuala.
Berdasarkan penjelasan dinas terkait, belum dibangunnya Sekolah Rakyat di Banjarmasin disebabkan belum tersedianya lahan yang memenuhi persyaratan dari Kementerian. Meski demikian, pemerintah daerah disebut masih berupaya mencari lokasi yang sesuai.
“Kami akan menindaklanjuti persoalan ini agar Kota Banjarmasin segera memiliki Sekolah Rakyat bagi masyarakat yang masuk kategori desil 1 dan desil 2,” ujar Samosir.
Keluhan lain yang kembali mengemuka adalah penyaluran bantuan sosial yang dinilai masih belum tepat sasaran. Warga mengungkapkan masih banyak penerima bantuan yang sebenarnya tidak layak, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru belum mendapatkan bantuan. Bahkan, masih ditemukan nama warga yang telah meninggal dunia tercantum dalam daftar penerima bansos.
Menanggapi hal itu, DPRD Kota Banjarmasin berkomitmen berkoordinasi dengan Dinas Sosial hingga Kementerian Sosial untuk memperbarui dan memvalidasi data penerima bantuan secara menyeluruh.
Selain itu, warga juga menyampaikan sejumlah persoalan pelayanan publik lainnya, seperti distribusi air bersih PDAM yang sering mati pada pagi hari di wilayah Kuin Cerucuk, usulan pembangunan infrastruktur yang belum terealisasi, serta masih banyaknya jamban apung di bantaran sungai yang mencemari lingkungan.
Terkait persoalan sanitasi, Samosir berharap Dinas PUPR dan Dinas Perkim dapat memperkuat sinergi dalam menuntaskan program penghapusan jamban apung.
“Kami berharap program pembangunan WC yang layak bagi warga di bantaran sungai dapat dituntaskan, sehingga dalam beberapa tahun ke depan tidak ada lagi pencemaran sungai akibat jamban warga,” pungkasnya.
(JD/Ian)
