JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin kembali memperluas program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). 10 sekolah pun dicanangkan sebagai SSK di tahun 2026.
Pencanangan dilakukan Wakil Wali Kota Hj. Ananda, bersama Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Lisna Prihantini, di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2, Selasa (8/9/2026).
Ia mengatakan, pencanangan SSK merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik maupun guru, mengenai berbagai isu kependudukan.
Menurut Wawali, isu kependudukan dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran, bimbingan konseling maupun kegiatan kesiswaan, tanpa harus menambah jam pelajaran atau mata pelajaran baru.
“Melalui SSK ini kita ingin anak-anak belajar menjadi remaja yang berencana, fokus pada pendidikan, jauh dari pernikahan dini, menjaga kesehatan, dan siap menatap masa depan dengan matang,” ujar Ananda dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, program tersebut juga diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai pertumbuhan penduduk, urbanisasi, hingga bonus demografi. Pemahaman sejak dini dinilai penting sebagai bagian dari persiapan menuju Generasi Emas 2045.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Ahmad Syauqi mengatakan, hingga 2025, sudah terdapat 20 sekolah yang dicanangkan sebagai SSK.
“Tahun ini secara bertahap kita lanjutkan untuk semua sekolah. Tahun depan untuk tingkat SMP kita targetkan selesai, kemudian dilanjutkan pada tingkat SD,” jelasnya.
Kepala SMPN 2, Aminsyah, menyatakan kesiapan sekolahnya untuk mengimplementasikan program SSK dalam berbagai kegiatan, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
“Kita siap mengintegrasikan wadah SSK ini ke dalam pembelajaran hingga ekstrakurikuler. Kita implementasikan juga dalam kegiatan pembiasaan. Diharapkan wadah ini menjadi rumah yang hebat untuk menggodok pembangunan karakter dan pengetahuan anak,” katanya.
Menurut Aminsyah, keberadaan SSK juga membuka peluang kolaborasi berbagai pihak, dalam membentuk generasi yang mampu menghadapi bonus demografi dan menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Semoga tahun 2027 kita sudah bisa masuk menjadi Sekolah Siaga Kependudukan tingkat nasional,” harapnya.
Dalam kesempatan tersebut turut diresmikan Pojok Kependudukan, sebagai sarana untuk menanamkan kesadaran mengenai isu kependudukan sejak dini.
Pojok tersebut diharapkan pihak sekolah bisa menjadi ruang edukasi bagi peserta didik, agar lebih memahami persoalan kependudukan, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, serta mampu merencanakan masa depan secara berkualitas.
(Ih/Ahmad M)
