APBD Perubahan 2022 Prioritaskan Pelayanan Dasar Masyarakat

Foto Bersama Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dan Pimpinan DPRD Kalsel Usai Paripurna APBD Perubahan 2022

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – APBD- Perubahan tahun anggaran 2022 dirancang dengan mempertimbangkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, serta memprioritaskan anggaran yang sifatnya rutin, wajib, dan memenuhi pelayanan dasar yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Hal itu dijelaskan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor dalam pidatonya pada rapat paripurna DPRD Kalsel ,Rabu (7/9/2022).

“Wujud kemitraan DPRD dan Pemprov Kalsel salah satunya diaktualkan dalam proses penyusunan APBD perubahan, yang saat ini sudah berada dalam tahapan penyampaian Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022,” ucapnya.

Proses penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan kebijakan umum APBD, serta perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Sementara, struktur/postur APBD yang tertuang dalam rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, pendapatan daerah dianggarkan dengan proyeksi sebesar Rp 7,494 triliun, naik sebesar Rp 1,2 triliun atau 19 persen dari target pendapatan pada APBD murni yang sebesar Rp 6,278 triliun.

Belanja daerah dianggarkan Rp 7,765 triliun naik sebesar Rp 1,5 triliun atau 24 persen dari belanja daerah yang dianggarkan pada APBD murni sebesar Rp 6,2 triliun.

Pada posisi penerimaan pembiayaan, yaitu pada jenis pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dianggarkan sebesar Rp 424,8 miliar, naik sebesar Rp 374,8 miliar atau 750  persen dari penerimaan pembiayaan yang dianggarkan pada APBD murni sebesar Rp 50 miliar.

Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 153,6 miliar naik sebesar Rp 68,6 miliar atau 81 persen dari pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan pada APBD Murni sebesar Rp 85 miliar.

Ia berharap perubahan APBD tahun 2022 dapat meningkatkan kualitas, serta efisiensi keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Ia mengatakan, menyesuaikan kebutuhan pembiayaan pembangunan, setelah terpengaruh cukup besar oleh pandemi covid-19, selama dua tahun terakhir ini.

“Pandemi covid-19 yang terus terkendali, membuat  keuangan daerah kita bisa lebih fokus terhadap pengalokasian anggaran untuk mendukung program-program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap masyarakat, pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing daerah, peningkatan SDM, termasuk anggaran untuk menyukseskan MTQ nasional yang diselenggarakan pada Oktober 2022 mendatang.

(Yunn)