Dinilai Memberatkan, Helmi Rifai Ajak Asosiasi Kelistrikan Memprotes Regulasi Aplikasi SUG

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Aplikasi SUG (Si Ujang Gatrik) milik Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral lagi-lagi menuai protes. Kritikan kali ini datang dari Ketua Persatuan Kontraktor Listrik Nasional (Paklina) Provinsi Kalimantan Selatan Helmi Rifai, S.H.

“Ini menjadi catatan penting kita sebagai pelaku usaha jasa kelistrikan. Di saat kita lagi menyesuaikan dengan regulasi penggunaan aplikasi Mojang, yang berpotensi menambah biaya operasional survei ke lapangan yang jauh jarak lokasinya, eh muncul pengumuman kebijakan baru ini,” keluhnya kepada jurnalkalimantan.com, Rabu (10/07/2024).

Pria yang maju sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Banjarmasin ini, sangat menyesalkan kebijakan yang dianggap menambah beban biaya tersebut, bahkan berpotensi menghambat pelaku usaha yang selama ini sudah tenang tanpa harus ribet dengan segala perubahan.

“Bila pelaku usaha jasa kelistrikan diam saja, akan dianggap menyetujui regulasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Ketenagalistrikan, padahal itu berpotensi menghambat pelaku usaha dalam berusaha. Karena itu, kami mengajak pelaku usaha jasa kelistrikan untuk melawan dan menolak kebijakan tersebut,” cetus Helmi.

Ia menegaskan, penolakan kebijakan ini bukan tidak setuju, melainkan desakan agar pemerintah berpihak kepada dunia usaha dan masyarakat, karena dikhawatirkan menjadi lahan bisnis dan dimanfaatkan oknum-oknum tertentu.

“Kami khawatir ujung-ujungnya nanti ada pungutan kontribusi terhadap pemakaian aplikasi yang sudah terintegrasi dengan Si Ujang Gatrik tersebut. Lagi-lagi hal ini akan menambah beban biaya, padahal kita pelaku usaha ingin kebijakan itu tidak saling menyulitkan, terlebih dengan kondisi perekonomian saat ini,” tegas Helmi.

Ia pun berharap keluhan dan penolakan para pelaku dunia usaha ini didengar pemerintah pusat, karena semata-mata ingin dunia usaha di bidang kelistrikan tidak terganggu dengan kebijakan yang dinilai memberatkan.

“Kami selalu mendukung program baik dari pemerintah, khususnya dari Dirjen Ketenagalistrikan. Tapi tolong dengar juga keluhan dan suara kami,” tegas Helmi.

Seperti diketahui, pemberlakuan ketentuan tersebut akan diuji coba pada sejumlah daerah. Untuk tahap awal dilakukan di Kota Bandung, Kabupaten Demak, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Semarang, dan Surabaya.

Tercatat sesuai ketentuan yang dibuat Dirjen Ketenagalistrikan, proses pendaftaran permohonan penerbitan Nomor Identitas Instalasi (Nidi) dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) sudah tidak bisa lagi dilakukan seperti biasa sejak Selasa (9/7/2024), dan hanya hanya bisa melalui platform layanan satu pintu, seperti lewat aplikasi PLN Mobile, Listrik One, Voltara, dan Lisensi.

Hanya saja menurut Helmi, pengumuman yang disampaikan dinilai terlalu cepat dan tanpa sosialisasi kepada pelaku usaha jasa kelistrikan.