JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya mengendalikan inflasi jadi fokus utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), terutama yang bergerak di sektor pangan.
Dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Selatan, Jumat (01/03) pagi, Gubernur, Sahbirin Noor, mengungkapkan pentingnya peran BUMD di tengah fluktuasi harga dan daya beli masyarakat saat ini.
“Peran BUMD dalam menjaga stabilitas harga dan menghindari inflasi tidak bisa diabaikan. BUMD pangan ini merupakan langkah strategis jangka menengah yang harus kita canangkan agar inflasi dapat terkendali,” tuturnya.
Paman Birin menyampaikan, jika BUMD dapat mengoptimalisasi pengelolaan sumber daya lokal, maka dapat dipastikan ketersediaan pangan di tingkat lokal.
“Melalui pengembangan agribisnis dan pemberdayaan petani lokal, BUMD dapat meningkatkan produksi dan efisiensi, yang pada gilirannya akan menstabilkan pasokan dan harga pangan,” jelasnya lagi.
Dari data yang ada, inflasi Kalsel pada Januari 2024 tercatat sebesar 2,79 year on year.
Operasi pasar murah pun jadi salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan harga barang, serta menutupi celah ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan barang kebutuhan di Banua.
Di sisi lain, upaya itu juga berkaitan antisipasi kelangkaan barang dan naiknya harga beberapa komoditas pangan. Khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara. (viz)
