Gubernur H. Muhidin Pimpin Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi 2025 : Tegaskan Pentingnya Kesiapsiagaan dan Sinergi Lintas Instansi

Gubernur H. Muhidin, Saat Meninjau Langsung Peralatan SAR dan Fasilitas Penanggulangan Bencana

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin didampingi Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan memimpin Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025, yang berlangsung di halaman RTMC Ditlantas Polda Kalsel, KM 21 Landasan Ulin, Banjarbaru, Rabu (5/11/2025) pagi.

Apel ini melibatkan ratusan personel gabungan dari Polda Kalsel, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, BASARNAS, BNPB, serta berbagai stakeholder terkait lainnya.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari apel siaga nasional yang digelar serentak di seluruh Indonesia dalam rangka menghadapi potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi di musim hujan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa 44 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, dengan potensi meningkatnya kejadian banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan gelombang tinggi. Selain itu, fenomena La Niña yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2026 menjadi perhatian serius bagi seluruh unsur penanggulangan bencana.

Pada kesempatan itu, Gubernur H. Muhidin dan Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan melakukan pemeriksaan pasukan sekaligus memastikan kesiapan personel dan peralatan tanggap darurat di lapangan.

Dalam amanat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang dibacakan oleh Gubernur H. Muhidin, ditegaskan bahwa apel kesiapsiagaan merupakan bentuk pengecekan kekuatan personel, sarana, dan prasarana dalam menghadapi bencana.

“Kecepatan dan ketepatan respons menjadi faktor utama keberhasilan dalam penanganan bencana. Seluruh elemen bangsa harus siap siaga menghadapi setiap potensi bencana demi menjamin keselamatan masyarakat,” demikian amanat Kapolri.

Disebutkan pula bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia, karena berada di wilayah Ring of Fire. Berdasarkan data BNPB hingga 19 Oktober 2025, tercatat 2.606 kejadian bencana alam nasional yang menyebabkan korban jiwa, kerugian ekonomi, serta kerusakan fasilitas umum.

Kapolri juga menekankan delapan poin penting yang harus menjadi pedoman bagi TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait. Di antaranya peningkatan deteksi dini, kesiapan sarana dan prasarana, edukasi kepada masyarakat, simulasi berkala, hingga penguatan empati dalam pelayanan kepada korban bencana.

“Kita diberi amanah oleh rakyat untuk melindungi rakyat dari semua bahaya, termasuk ancaman bencana. Negara harus selalu hadir dalam setiap situasi,” tegas Gubernur H. Muhidin saat membacakan amanat Kapolri.

Usai apel, Gubernur H. Muhidin bersama Kapolda Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, Kabinda Kalsel, Kajati Kalsel, Danrem 101/Antasari, Danlanud Syamsudin Noor, Kepala BPBD Kalsel, serta perwakilan Basarnas dan BNPB meninjau langsung peralatan SAR dan fasilitas penanggulangan bencana yang akan digunakan untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Kalimantan Selatan.

Kegiatan apel ditutup dengan foto bersama sebagai simbol komitmen bersama menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat menghadapi musim penghujan tahun 2025–2026.

Dalam wawancaranya, Gubernur H. Muhidin menegaskan pentingnya langkah pencegahan dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi bencana di daerah.

“Mudah-mudahan kita siap bersama-sama menghadapi bencana ekstrem seperti banjir, sehingga dampaknya tidak terlalu besar bagi masyarakat Kalsel,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan langkah konkret yang akan dilakukan, yakni perbaikan dan normalisasi saluran air di berbagai titik rawan genangan melalui koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Dengan koordinasi dan gotong royong, kita harap upaya pencegahan ini bisa meminimalkan risiko bencana,” tutupnya.

(Sumber: Adpim Prov. Kalsel / Foto: Septian Saputra)