JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ketat pelaksanaan program strategis infrastruktur Tahun 2026.
Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (2/2/2026), yang membahas rencana program kerja sekaligus penguatan fungsi pengawasan DPRD.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Musfaqimah, S.Farm., M.Si., menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh berhenti pada daftar kegiatan dan besaran anggaran, melainkan harus disertai target kinerja yang jelas, jadwal pelaksanaan yang realistis, serta mekanisme pengendalian risiko yang terukur.
“Setiap program strategis harus memiliki indikator capaian yang konkret, baik fisik maupun keuangan. DPRD akan memastikan tidak ada proyek besar yang berjalan tanpa perencanaan matang dan pengawasan yang kuat,” tegasnya.
Komisi III juga meminta Dinas PUPR menyampaikan secara rinci timeline pelaksanaan proyek, peta lokasi kegiatan, serta laporan progres berkala sebagai dasar evaluasi bersama.
Pengawasan difokuskan pada proyek bernilai besar yang berdampak langsung terhadap konektivitas wilayah, pelayanan publik, dan ketahanan pangan daerah, guna meminimalkan potensi keterlambatan pekerjaan maupun pembengkakan biaya.
Dalam rapat tersebut, Komisi III mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar memprioritaskan proyek yang berkontribusi langsung terhadap kelancaran logistik, aksesibilitas masyarakat, dan peningkatan produktivitas ekonomi.
DPRD juga menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah, penguatan sistem pengendalian internal, serta keterbukaan informasi progres pekerjaan kepada publik sebagai bagian dari akuntabilitas anggaran.
“Keberhasilan program infrastruktur 2026 akan diukur dari ketepatan waktu, mutu pekerjaan, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar realisasi anggaran,” tugasnya.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, M. Yasin Toyib, memaparkan sejumlah proyek strategis yang direncanakan pada 2026, antara lain pembangunan Jembatan Pulau Laut, peningkatan jalan lintas Banjarbaru–Batulicin, pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih, pembangunan stadion bertaraf internasional, serta rehabilitasi daerah irigasi dan rawa untuk mendukung ketahanan pangan.
Selain itu, Dinas PUPR juga merencanakan pembangunan siring sebagai bagian dari pengembangan kawasan dan ekonomi kreatif. Seluruh program tersebut diproyeksikan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan konektivitas, dan pemerataan pembangunan antarwilayah. (YUN)
