JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar rapat dengar pendapat dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalsel, Rabu, (27/1/2021).
Pertemuan ini membahas pengukuran kapal nelayan dengan daya tampung di bawah 7 gross tonnage (GT), di mana kewenangan ini dahulu dipegang Dinas Perhubungan (Dishub), dan saat ini telah diserahkan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
“Saat ini, masih sedikit nelayan yang memiliki sertifikat, karena pengukuran kapal dari Dishub belum bersertifikat, sedangkan dari KSOP, semuanya telah bersertifikat,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Imam Suprastowo.
Menurutnya, hal ini perlu disosialisasikan, terkait aturan tentang cara pengukuran kapal nelayan, karena masih banyak yang tidak memahami tentang GT kapal.
Ke depan, dirinya meminta semua pihak terkait bisa ikut terlibat, yakni ketika KSOP melakukan pengukuran, ada Dinas Kelautan dan Perikanan yang memberikan rekomendasi, dan ada dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menindaklanjutinya.
“Sehingga setelah pengukuran, KSOP dapat mngeluarkan kebijakan, dan nanti diteruskan PTSP yang mengeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), seperti itu sistemnya,” kata Imam.
“Kalau tidak bersertifikat, otomatis akan berdampak pada subsidi, karena SIUP ini yang akan menentukan, apakah seorang nelayan berhak mendapatkan subsidi atau tidak,” sambungnya.
Baca Juga : Kurangnya Pasokan Solar Bagi Nelayan, Bisa Hambat Perekonomian di Sektor Perikanan
Sementara itu, Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis mengungkapkan, dahulu status kapal nelayan hanya 5—7 GT, namun setelah ada peralihan kewenangan, berubah menjadi 12 GT.
“Ini membuat nelayan di daerah kami resah, dan berimbas pada subsidi yang mengalami pengurangan,” ucapnya.
Berdasarkan hasil rapat, lanjut Syairi, pihak terkait akan turun ke lapangan pada tanggal 2 Februari, dan ia menegaskan, bahwa para nelayan menyambut baik akan adanya pengukuran kapal serentak ini
“Kita sangat mendukung itu,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua HNSI Kalsel, Suryatinah.
“Kita telah sepakati bersama, dan kami akan dampingi kawan-kawan nelayan,” katanya.
Editor : Ahmad MT
