JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan melakukan inspeksi mendadak ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banjarmasin, di Mitra Plaza, Selasa (25/3/2025).
Sidak tersebut dipimpin langsung Hadi Rahman (Kepala Perwakilan), didampingi Tim Keasistenan Pencegahan Maladminstrasi, serta Emelia Aprini dan Muhamad Tjandra Surkaniansyah sebagai perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banjarmasin (selaku Koordinator MPP).
Hadi menyampaikan, kegiatan ini pihaknya lakukan untuk melihat langsung kondisi pelayanan publik yang diselenggarakan.
“Sebagai potret pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya pada momen menjelang libur dan cuti bersama Idulfitri 1446 H,” ungkapnya.
Dalam sidak tersebut, Hadi mendapati beberapa gerai layanan dalam kondisi tutup, tanpa ada satu pun petugas yang menjaga, padahal menurut jadwal, seharusnya buka.
Hal tersebut disayangkannya, karena dengan tidak bukanya layanan instansi tersebut, berarti ada gerai layanan yang tidak termanfaatkan optimal untuk melayani masyarakat, sehingga ke depan perlu dilakukan evaluasi.
Namun demikian, secara umum Hadi mengapresiasi pelayanan publik di MPP Kota Banjarmasin yang ternyata tetap berjalan sebagaimana biasa, walaupun di tengah bayang-bayang libur panjang.
Ia juga memberikan beberapa catatan penting, antara lain ketiadaan plang atau informasi petunjuk keberadaan MPP di depan Mitra Plaza, sehingga bisa membuat masyarakat kesulitan menemukan keberadaan MPP.
Selain itu, masih banyak gerai layanan instansi yang tidak memajang/menampilkan standar pelayanan pada gerai layanan maupun di resepsionis.
Hal lain yang juga mendapat perhatian adalah kondisi beberapa gerai layanan yang tidak buka setiap hari. Untuk itu Hadi mengharapkan, agar gerai layanan MPP Kota Banjarmasin dapat lebih optimal memberikan pelayanan setiap hari.
Ia juga berharap kepada DPMPTSP untuk melakukan evaluasi dan koordinasi, khususnya dengan instansi pengisi gerai layanan yang tidak dapat membuka layanan setiap hari, salah satunya dengan memberikan penawaran opsi gerai pelayanan bersama untuk beberapa instansi yang hanya buka beberapa hari dalam sepekan, serta memberikan perluasan gerai layanan bagi instansi dengan pengguna layanan yang cukup banyak.
Hadi juga berharap agar gerai layanan instansi dapat memberikan pelayanan secara sungguh-sungguh hingga diberikannya produk layanan, tidak hanya sebatas layanan konsultasi terkait produk layanan.
Sementara itu, Koordinator MPP Banjarmasin turut menyambut baik kunjungan ini.
“Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel dan tim yang telah berkenan mengunjungi MPP Kota Banjarmasin, juga atas segala saran dan masukan yang diberikan, insyaAllah akan segera kami sampaikan ke pimpinan dan kami tindak lanjuti,” tegas Emelia.
Sejak dioperasikan pada 7 Desember 2023 hingga pertengahan Maret 2025, MPP Banjarmasin telah diakses lebih dari 30 ribu orang, dengan 5 gerai layanan yang paling banyak diakses yakni Polresta Banjarmasin (layanan perpanjangan SIM) sebanyak 7.484 pengguna layanan.
Kemudian BPJS Kesehatan sebanyak 6.958 orang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin sebanyak 5.956 orang, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Samsat) sebanyak 2.987 orang, dan Pandu Sistem Online Single Submission (OSS) untuk layanan perizinan sebanyak 2.428 orang.
(Ian)
