Resmi Terdaftar sebagai Indikasi Geografis, Sasirangan Sah Milik Kalsel

Penyerahan simbolis sertifikat

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Sasirangan resmi tercatat sebagai Indikasi Geografi milik Kalimantan Selatan. Sertifikat Indikasi Geografis tersebut diserahkan langsung Staf Ahli Menkumham RI Bidang Ekonomi Lucky Agung, didampingi Kakanwil Kemenkumham Kalsel Taufiqurrakhman, kepada Sekretaris Daerah Kalsel Roy Rizali Anwar yang mewakili Gubernur Sahbirin Noor, pada pembukaan Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC) tahun 2024 pada salah satu hotel di Banjarmasin.

Sasirangan resmi menjadi Indikasi Geografis dengan pemiliknya adalah Perkumpulan Masyarakat Sasirangan Kalimantan Selatan yang diajukan 6 Februari 2024, dan tercatat sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada 7 Juni 2024.

Sasirangan berasal dari kata “sirang” atau “menyirang” yang dalam bahasa Banjar berarti menjelujur atau teknik menjahit menggunakan tangan. Sasirangan merupakan Indikasi Geografis kedua dari Kalsel setelah Cabai Hiyung Tapin yang telah mendapatkan sertifikatnya dan memperoleh manfaat dari segi hukum maupun ekonomi.

Dalam kesempatannya, Kakanwil menekankan pentingnya komitmen bersama untuk mendukung tahun 2024 sebagai Tahun Indikasi Geografis.

“Kita harap seluruh elemen dari ekosistem Kekayaan Intelektual (KI) bisa menjadikan KI (salah satunya Indikasi Geografis) sebagai pendorong ekonomi di tingkat wilayah,” sebut Taufiqurrakhman.

Senada, Sekda Roy Rizali Anwar turut mendukung upaya untuk melindungi dan melestarikan budaya Kalimantan Selatan ini.

“Tercatatnya sasirangan ini kita jadikan momentum bersama untuk semakin memperluas pasar sasirangan di mata dunia, yang akan memiliki manfaat mutlak bagi perajin, pengusaha, dan para pelaku UMKM,” ujarnya.

Sekda juga berharap agar segera terdaftar Indikasi Geografis lainnya dari Kalimantan Selatan, mengingat masih memiliki potensi besar, seperti Kayu Manis Loksado, Beras Siam Unus Mutiara, Gula Aren Kotabaru, Itik Amuntai, dan banyak potensi lainnya di kabupaten/kota se-Kalsel.

“Para wali kota maupun bupati diharapkan turut serta dalam perlindungan KI. Jangan sampai pemerintah daerah lalai dan menyia-nyiakan potensi daerahnya, agar ke depan kita mampu secara optimal mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pengembangan daerah,” imbaunya.