JURNALKALIMANTAN.COM, PALANGKARAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun 2025 yang digelar di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (3/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melalui Wakil Gubernur Edy Pratowo menegaskan bahwa Rakordalev memiliki arti strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja pembangunan daerah hingga triwulan III tahun 2025, sekaligus memastikan kesesuaian hasil dengan target yang telah ditetapkan.
“Tahun 2025 memang penuh tantangan, terutama dengan adanya efisiensi anggaran dan penurunan dana transfer pusat ke daerah yang berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan,” ujar Edy Pratowo.
Ia menekankan agar seluruh jajaran pemerintah daerah tetap fokus menjalankan program-program prioritas nasional dan daerah, terutama yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yakni Kartu Huma Betang Sejahtera, akan mulai efektif dijalankan pada tahun 2026.
Mengacu pada arahan Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah strategis menghadapi pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026. Edy Pratowo menegaskan pentingnya efisiensi anggaran, terutama pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
Selain itu, ia mendorong daerah untuk menggali potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil, seperti melalui pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah.
“Sektor swasta harus dihidupkan melalui kemudahan berusaha, dan kinerja BUMD harus terus didorong agar keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga,” tegasnya.
Wagub juga mengimbau agar pemerintah daerah memanfaatkan program-program prioritas pemerintah pusat di wilayah masing-masing. Sinergi dengan agenda nasional, katanya, akan memperkuat pembangunan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun perlu diupayakan melalui inovasi dan terobosan kreatif, disertai percepatan penyerapan anggaran untuk menggerakkan perekonomian.
Ia menambahkan, capaian indikator makro dan program pembangunan harus menjadi perhatian bersama, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Edy Pratowo juga menyoroti masih rendahnya penyerapan anggaran di sejumlah daerah. Karena itu, ia meminta langkah-langkah percepatan dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan. Pemerintah Kabupaten/Kota diminta melaporkan capaian realisasi anggaran dan kinerja indikator RPJMD/RKPD setiap triwulan, termasuk dukungan terhadap prioritas nasional dan provinsi.
“Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mendukung program prioritas Pemerintah Pusat Tahun 2026, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Lumbung Pangan, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Cek Kesehatan Gratis, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar,” tutur Edy.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) di beberapa kabupaten, seperti Barito Utara, Katingan, Pulang Pisau, Lamandau, dan Seruyan.
“Evaluasi terhadap setiap program dan kegiatan harus menjadi bahan masukan bagi perencanaan pembangunan berikutnya agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Semoga sinergi serta kolaborasi antarinstansi dapat terus diperkuat untuk membangun Kalimantan Tengah yang makin berkah, maju, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Edy Pratowo.
(Ded)
