JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berhasil meraih Penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila) Tahun 2025. Anugerah ini diserahkan pada Malam Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Ballroom H.M. Rasjidi Kemenag RI, Jakarta, Jumat (8/8/2025) malam.
Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi kepada Wakil Gubernur Kalsel, H. Hasnuryadi Sulaiman.
“Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini, 8 Agustus 2025, Pemprov Kalsel menerima penghargaan sebagai Provinsi Layak Anak. Semoga ini menambah semangat kita, dan Kalsel tak hanya menjadi daerah yang lifeable (layak huni), tetapi juga loveable (menyenangkan),” ujar Hasnuryadi.
Wagub mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi mewujudkan program ramah anak di Kalsel, baik melalui sektor pendidikan, layanan kesehatan, maupun layanan publik lainnya. Ia menegaskan bahwa prinsip hak asasi manusia harus selalu diutamakan dalam setiap kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.
“Dengan bekerja bersama dan merangkul semua pihak, kita wujudkan Banua yang dicintai dan ramah untuk anak-anak,” tambahnya.
Acara penganugerahan dibuka Menteri PPPA Arifah Fauzi, dihadiri Menko PMK Pratikno, Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono, Ketua KPAI Ai Maryati Solihah, para gubernur/wakil gubernur, serta bupati/wali kota se-Indonesia.
Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Dr. Ir. Hj. Galuh Tantri Narindra, dan Kepala DP3AK Kalsel Hj. Husnul Hatimah.
Sebanyak 35 provinsi terverifikasi sebagai daerah layak anak, kemudian diseleksi hingga Kalsel terpilih sebagai penerima Provila 2025.
Penilaian mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mencakup lima klaster hak anak: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus.
Menteri PPPA Arifah Fauzi mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah dan tim verifikasi data yang memastikan proses penilaian berlangsung akurat.
“Perjalanan ini tidak sederhana. Dibutuhkan komitmen kuat, kerja keras tanpa lelah, dan ketelitian tinggi. Kolaborasi lintas sektor menjadi langkah strategis memperkuat ekosistem perlindungan anak yang berkelanjutan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
(Adpim/Ang)
