JURNALKALIMANTAN.COM, PALANGKARAYA – DPRD Kalimantan Selatan mendorong percepatan penggunaan transaksi non tunai melalui QRIS hingga ke tingkat desa.
Upaya ini dinilai penting untuk memperluas digitalisasi sekaligus meningkatkan transparansi keuangan daerah.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian, menegaskan sosialisasi QRIS harus dilakukan lebih masif, tidak hanya di perkotaan tetapi juga menjangkau pelaku usaha kecil di desa.
“Kalau bisa, semua toko dan swalayan sampai ke desa sudah menyediakan QRIS. Ini bukan hanya mempermudah transaksi, tapi juga lebih aman,” ujar H. Jahrian di dampingi sekretaris DPRD Kalsel Muhammad jaini usai hadiri HLM TP2DD di Palangkaraya, Rabu (15/4/2026).
Selain infrastruktur digital, H. Jahrian menyoroti kesiapan sumber daya manusia, terutama di sektor perpajakan.
“Peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci agar digitalisasi berdampak pada optimalisasi pendapatan daerah,” tegas politisi partai Nasdem Kalsel tersebut.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, turut menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar perubahan metode pembayaran, melainkan juga alat pengawasan keuangan.
“Dengan sistem digital, pengelolaan anggaran bisa lebih transparan dan terkontrol,” katanya.
Dorongan ini muncul seiring upaya pemerintah daerah memperluas penggunaan QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam transaksi, baik di masyarakat maupun di lingkungan pemerintahan. (YUN)
