JURNALKALIMANTAN.COM,BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan, evaluasi kinerja pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel, akan dilakukan setiap enam bulan sekali. Penegasan itu disampaikan usai melantik dan mengambil sumpah jabatan 168 pejabat struktural dan fungsional, di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Jumat (8/5/2026).
Dalam pelantikan tersebut, Muhidin didampingi Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman serta Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin. Selain melantik pejabat Pemprov Kalsel, gubernur juga melantik pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalsel periode 2026–2031.
Pelantikan dihadiri Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, Tim Ahli Gubernur, para asisten, staf ahli gubernur, dan kepala satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemprov Kalsel.
Muhidin mengatakan rotasi dan mutasi jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan. Menurutnya, pejabat yang baru dilantik harus menjaga integritas dan loyalitas terhadap pimpinan daerah.
“Kalau pekerjaan dalam enam bulan dinilai tidak tuntas atau kurang bagus, maka bisa segera dievaluasi atau ditempatkan pada posisi yang lebih tepat,” ujar Muhidin.
Ia mengakui setiap mutasi jabatan pasti menimbulkan beragam respons. Namun, seluruh pejabat diminta menerima keputusan pimpinan dengan ikhlas dan menjalankan amanah secara maksimal.
Pada pelantikan kali ini, terdapat dua pejabat Eselon II yang dilantik yakni Nasrullah sebagai Kepala Biro Organisasi dan Munazir Hadrani sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Sementara Rusdi Hartono kembali dikukuhkan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel.
Selain pejabat struktural, Pemprov Kalsel juga menempatkan tenaga fungsional untuk memperkuat administrasi tata usaha sekolah di berbagai daerah di Kalimantan Selatan.
Muhidin juga menyinggung pentingnya dukungan keluarga dalam menunjang tugas pejabat pemerintahan. Menurutnya, sinergi antara pejabat dan organisasi pendamping diharapkan mampu mendukung kelancaran pembangunan daerah.
Sementara itu, kepada pengurus Baznas Provinsi Kalsel yang baru dilantik, gubernur berharap pengelolaan dana umat dilakukan secara profesional dan sesuai syariat Islam. Baznas Kalsel periode 2026–2031 dipimpin Ilham S.ThI bersama empat anggota lainnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Noryadi, merincikan jumlah pejabat yang dilantik terdiri dari dua pejabat Eselon II dan satu pejabat Eselon II yang dikukuhkan, 39 pejabat administrator (Eselon III), 126 pejabat pengawas (Eselon IV), serta 25 pejabat fungsional dari berbagai jenjang.
Menurut Noryadi, evaluasi berkala setiap enam bulan akan menjadi dasar penilaian objektif terhadap capaian kinerja pejabat.
“Jika nilainya sangat baik, rotasi bisa dilakukan meskipun belum dua tahun menjabat,” katanya.
Saat ini, masih terdapat tiga jabatan Eselon II yang kosong, yakni di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Staf Ahli Gubernur, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
(Adv/Adpim)
