JURNALJALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan dari Fraksi PKS, Firman Yusi, mengkhawatirkan rencana pemangkasan anggaran sektor pertanian dalam APBD 2027.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mengganggu ketahanan pangan daerah dan memicu kenaikan harga pangan.
Firman mengungkapkan, berdasarkan pagu sementara, anggaran sektor pertanian tahun 2027 hanya sekitar Rp62 miliar, turun hampir 50 persen dibandingkan alokasi tahun 2026 sebesar Rp128,3 miliar.
”Kalau melihat pagu sementara, anggaran pertanian tahun depan tinggal sekitar 50 persen dari tahun ini. Ini menjadi tanda tanya besar, apakah kita masih bisa mempertahankan swasembada pangan yang telah kita capai,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari total anggaran sekitar Rp62 miliar, sekitar Rp50 miliar akan terserap untuk belanja pegawai. Dengan demikian, anggaran yang benar-benar tersedia untuk menjalankan program pertanian hanya sekitar Rp10 miliar.
Menurutnya, kondisi tersebut akan menyulitkan pemerintah dalam mendukung peningkatan masa tanam, pembangunan jalan usaha tani, serta perbaikan jaringan irigasi.
”Kalau produksi pangan menurun sementara kebutuhan tetap tinggi, harga pangan pasti naik. Kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang akhirnya membebani masyarakat,” katanya.
Karena itu, Firman meminta pemerintah daerah tidak memangkas anggaran program ketahanan pangan secara berlebihan karena sektor tersebut merupakan kebutuhan strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
Ia menambahkan, DPRD melalui Badan Anggaran saat ini tengah mengkaji berbagai potensi pendapatan daerah yang belum tergarap optimal. Apabila penerimaan daerah meningkat, ia berharap tambahan anggaran diprioritaskan untuk memperkuat program ketahanan pangan.
”Harapan kami, apabila ada tambahan pendapatan daerah, fokuskan untuk memperkuat ketahanan pangan. Jangan sampai pengurangan anggaran mengganggu sistem pangan kita karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya. (YUN)
