JURNALKALIMANTAN.COM, BALANGAN – Pemerintah Kabupaten Balangan memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui pembenahan kualitas pelaporan dan pengisian data.
Langkah tersebut dilakukan melalui evaluasi dan pendampingan akselerasi keterisian data serta informasi Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS), di Aula I Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Balangan, Paringin Selatan, Kamis (23/7/2026).
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis, kecamatan, dan puskesmas.
Pertemuan juga menghadirkan narasumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk memberikan pendampingan terkait pengisian data pada aplikasi Web Aksi Bangda.
Kepala Bidang Sinkronisasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kabupaten Balangan, Agus Minawati, mengatakan evaluasi dilakukan karena capaian penurunan stunting di Kabupaten Balangan masih belum menunjukkan hasil yang signifikan.
“Kami ada kegiatan tentang pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Balangan. Latar belakangnya, kami melihat penurunan stunting di Kabupaten Balangan belum terlalu signifikan dan masih berada di posisi tiga terendah,” katanya.
Sementara itu, narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan, Agnes Margaretha, menjelaskan adanya perubahan dalam pelaksanaan aksi konvergensi.
Menurutnya, aksi konvergensi yang sebelumnya terdiri dari delapan aksi kini disederhanakan menjadi empat aksi utama dan dua aksi pendukung.
Selain itu, pengisian data pada aplikasi Web Aksi Bangda versi terbaru kini melibatkan pemerintah kecamatan. Sebelumnya, proses penginputan hanya dilakukan oleh SKPD di tingkat kabupaten.
“Pada aplikasi terbaru, aksi konvergensi melibatkan tingkat kecamatan. Kalau sebelumnya penginputan hanya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten,” jelasnya.
Agnes menambahkan, terdapat 31 indikator yang harus diisi dalam aplikasi tersebut beserta data pendukungnya. Data yang diperlukan antara lain jumlah penduduk, jumlah balita, prevalensi stunting, hingga ketersediaan tenaga gizi dan dokter di masing-masing wilayah.
Menurutnya, kelengkapan dan ketepatan data menjadi bagian penting dalam pemantauan pelaksanaan program penurunan stunting oleh pemerintah pusat. Data tersebut juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran.
Melalui kegiatan evaluasi dan pendampingan ini, proses penginputan data diharapkan dapat berjalan lebih optimal, lengkap, dan akurat sehingga pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Balangan dapat dipantau secara lebih baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
(Adv/MC Balangan)
