JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan menyampaikan sejumlah catatan terhadap Rancangan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2027.
Pandangan umum tersebut di bacakan anggota Fraksi PKS DPRD Kalsel, Taufik Rahman, dalam rapat paripurna DPRD Kalsel, Rabu (16/9/2026).
RAPBD 2027 dirancang dengan pendapatan daerah sebesar Rp8,003 triliun dan belanja Rp8,603 triliun. Dengan postur tersebut, terdapat defisit Rp600 miliar yang ditutup melalui pembiayaan neto dengan jumlah yang sama.
Taufik mengatakan, APBD 2027 perlu diarahkan pada program produktif yang berdampak terhadap peningkatan sumber daya manusia (SDM), pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.
“Kami mendorong APBD 2027 lebih fokus pada program produktif, peningkatan SDM, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi,” kata Taufik.
Fraksi PKS juga menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kualitas udara, serta krisis air bersih saat musim kemarau.
Pemerintah diminta memperkuat anggaran penanganan karhutla, penyediaan air bersih, serta pengairan untuk sektor pertanian dan perkebunan.
“Kami mendukung penguatan anggaran untuk penanganan karhutla dan krisis air bersih, termasuk pengairan pertanian dan perkebunan,” ujarnya.
Di sektor ekonomi, PKS mendorong perluasan akses permodalan bagi UMKM dan industri kecil, penguatan pertanian dan pariwisata, serta hilirisasi komoditas unggulan.
Pemerintah juga diminta meningkatkan pendampingan bagi petani padi dan karet serta memperkuat kebijakan penciptaan lapangan kerja.
Berdasarkan data BPS yang disampaikan dalam pandangan fraksi, ekonomi Kalsel pada triwulan II 2026 tumbuh 5,28 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Mei 2026 sebesar 3,81 persen, sedangkan angka kemiskinan Maret 2026 tercatat 3,63 persen.
PKS mendorong optimalisasi program pengentasan kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.
Di bidang pendidikan dan kepemudaan, Fraksi PKS meminta penguatan program beasiswa, kewirausahaan muda, dan ekonomi kreatif berbasis teknologi.
“Penguatan SDM harus menjadi perhatian, termasuk melalui beasiswa, kewirausahaan dan ekonomi kreatif bagi generasi muda,” kata Taufik.
Sementara di bidang lingkungan, PKS mendorong rehabilitasi hutan dan lahan, pemulihan daerah aliran sungai (DAS), perbaikan sungai dan drainase, serta penghijauan untuk mengurangi risiko banjir dan karhutla.
Taufik juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBD.
“APBD 2027 harus menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketangguhan daerah menghadapi bencana,” pungkasnya. (YUN)
