JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor (Paman Birin) melalui Sekretaris Daerah Roy Rizali Anwar bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Rusdi Hartono, menerima kunjungan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Zona Tengah RI, di ruang rapat Sekda di Kantor Gubernur di Banjarbaru, Senin (25/3/2024) pagi.
Kunjungan ini merupakan Courtesy Call (CC) yang memang dilakukan ke seluruh wilayah kerja Zona Bakamla Tengah, yang terdiri dari 13 provinsi. Hadir langsung melakukan silaturahmi adalah Laksamana Pertama Oc. Budi Susanto, selaku Kepala Kantor Zona Badan Keamanan Laut Tengah RI.
“Kebetulan yang belum sempat kami kunjungi adalah Provinsi Kalimantan Selatan ini dan juga Jawa Timur,” ujar Laksma Budi.
Bakamla juga melakukan koordinasi terkait rencana pendirian pangkalan atau stasiun pemantau yang memang belum ada di Kalsel.
“Selama ini koordinasi Bakamla dilaksanakan dari pangkalan lain yang terdekat, dan di Kalsel memang belum ada. Karena itu, pada CC hari ini kami juga mengoordinasikan terkait pendirian pangkalan atau stasiun pemantau yang sesuai dengan tugas dari Bakamla, yaitu keselamatan dan keamanan di laut, maupun penegakkan hukum,” jelasnya.
Kemudian Gubernur melalui Roy menyampaikan, bahwa Pemprov Kalsel menerima dengan baik rencana tersebut, dan akan merundingkan serta merekomendasikan beberapa lokasi ataupun area yang dirasa strategis.
“Untuk lokasi nanti kita coba rundingkan dahulu. Apabila sudah ada area yang siap, coba nanti kita tawarkan dan sambil kita koordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota setempat,” ungkap Sekda.
Selanjutnya, Kepala Dislautkan Kalsel Rusdi Hartono menyampaikan, sampai saat ini potensi pelanggaran kelautan yang dihadapi adalah penggunaan cantrang oleh nelayan.
“Cantrang adalah penangkap ikan bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan, yang berpotensi merusak biota kelautan seperti terumbu karang,” imbuhnya.
Kemudian terkait rencana pendirian pangkalan, Rusdi juga mendukung, apalagi anggota Bakamla Zona Tengah yang sudah melakukan survei sempat menyampaikan, bahwa potensi area atau lokasi yang mungkin akan direkomendasikan adalah di area Aluh-Aluh, dengan luas lahan sebesar 11 hektare.
“Memang potensial di Aluh-Aluh, ada lahan 11 hektare yang letaknya pas, yaitu di muara. Namun untuk saat ini kendalanya adalah area tersebut belum diserahkan sepenuhnya ke Pemprov Kalsel oleh Pemerintah Kabupaten Banjar,” tandasnya
Diketahui, kunjungan kali ini turut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalsel.
(Saprian)
