Berkah Idulfitri 1443 H, 5.794 WBP di Kalsel Mendapat Remisi

Berkah Idulfitri
Penerima Remisi di Lapas Kelas IIB Banjarbaru

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Perayaan Idulfitri 1443 Hijriah terasa istimewa bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Provinsi Kalimantan Selatan. Pasalnya, penerima Remisi Khusus (RK) di wilayah ini mencapai 5.794 orang dengan kategori RK I, dan 28 orang untuk RK II.

Salah satu lapas yang melaksanakan kegiatan hari raya sekaligus pemberian remisi adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru, Senin (02/05/2022).

Acara ini turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalsel Lilik Sujandi. Penerima Remisi di Lapas Kelas IIB Banjarbaru

Selain itu, juga dihadiri pejabat Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

Di sini, ada 1.410 WBP mendapatkan RK bagi yang telah memenuhi syarat untuk pemotongan masa tahanan maupun bebas langsung.

Dalam sambutan yang disampaikan, Kakanwil Kemenkumham Kalsel menyampaikan, remisi tersebut diberikan sebagai pemantik motivasi dan semangat bagi warga binaan, untuk berbenah diri menjadi pribadi yang lebih baik.

“Salah satu syarat substansi pemberian remisi yakni bagi WBP yang berkelakuan baik, dengan harapan dapat menjadi pribadi yang mau merubah sikap dan perilaku ke arah yang positif, selain melengkapi syarat administratif,” paparnya.

Kakanwil menambahkan, pengurangan masa tahanan juga sebagai salah satu bentuk penghormatan bagi WBP yang beragama Islam, selain nantinya juga akan diberikan remisi umum yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus pada saat peringatan hari Kemerdekaan Indonesia.

Secara simbolis, pemberian RK diberikan langsung oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Agus Widjaja, didampingi Kakanwil Lilik Sujandi

Dari total remisi di lapas ini, sebanyak 4 orang langsung bebas. Kemudian ada juga yang menjalani subsider/denda. Sedangkan RK I Pidana Umum dengan besaran remisi dari 15 hari sampai 2 bulan sebanyak 591 orang, dan Pidana Khusus 806 orang, yang semuanya diatur dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.