JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman serius di Kalimantan Selatan. Hingga 4 September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel mencatat 2.586 kejadian dengan total luas lahan terdampak mencapai 16.539,65 hektare.
Selain kejadian karhutla, pemantauan berbasis satelit juga menunjukkan tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalsel. Hingga periode yang sama, tercatat 18.661 hotspot berdasarkan sumber SIPONGI Kementerian Kehutanan dengan data satelit NASA-MODIS, NASA-SNPP, dan NASA-NOAA20.
Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Ronny Eka Saputra mengatakan, data tersebut menjadi salah satu dasar bagi pihaknya dalam menentukan langkah pemantauan dan pengendalian karhutla di lapangan.
“Data ini menjadi gambaran perkembangan karhutla di Kalimantan Selatan sampai dengan 4 September 2026. Karena itu, pengendalian terus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur terkait sesuai kondisi di lapangan,” kata Ronny.
Dari sebaran wilayah, Kabupaten Banjar mencatat jumlah kejadian terbanyak, yakni 514 kejadian dengan luas lahan terdampak mencapai 4.105,70 hektare.
Berikutnya Hulu Sungai Selatan (HSS) mencatat 358 kejadian dengan luas 3.063,12 hektare, sedangkan Tanah Laut sebanyak 381 kejadian dengan luas 2.339,35 hektare.
Kota Banjarbaru juga mencatat angka tinggi dengan 512 kejadian dan luas lahan terdampak 2.102,94 hektare. Kemudian Tapin sebanyak 203 kejadian dengan luas 1.831,33 hektare dan Barito Kuala 199 kejadian dengan luas 1.651,80 hektare.
Sementara wilayah lainnya meliputi Hulu Sungai Utara sebanyak 107 kejadian dengan luas 608,28 hektare, Tanah Bumbu 79 kejadian dengan 216,85 hektare, Balangan 71 kejadian dengan 217,71 hektare, Hulu Sungai Tengah 69 kejadian dengan 207,91 hektare, Kotabaru 48 kejadian dengan 58,07 hektare, Tabalong 29 kejadian dengan 135,13 hektare, serta Kota Banjarmasin 16 kejadian dengan luas terdampak 1,45 hektare.
Ronny menegaskan, tingginya jumlah kejadian dan hotspot membuat kewaspadaan serta koordinasi lintas sektor perlu terus diperkuat, khususnya di wilayah yang memiliki riwayat karhutla cukup tinggi.
“Pemantauan hotspot dan kejadian di lapangan harus berjalan beriringan. Informasi yang diperoleh menjadi bahan untuk menentukan langkah penanganan secara cepat dan tepat, sehingga potensi karhutla dapat terus dikendalikan,” ujarnya.
BPBD Kalsel terus mendorong keterlibatan pemerintah daerah, aparat, petugas lapangan hingga masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mencegah kebakaran meluas sekaligus mengurangi dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
BPBD menegaskan, angka yang tercatat merupakan rekapitulasi kejadian sejak 1 Januari hingga 4 September 2026. Dengan demikian, data tersebut merupakan akumulasi kejadian dan luas lahan terdampak selama periode tersebut, bukan jumlah kejadian yang berlangsung khusus pada 4 September 2026.
(Adv/MC Kalsel)
