JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa se-Provinsi Kalimantan Selatan menyambangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalsel, Jumat (21/3/2025) siang.
Kedatangan mereka tersebut terkait penolakan terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Massa menyuarakan keresahan atas disahkannya aturan tersebut yang dinilai mengancam tatanan demokrasi.
Massa aksi membawa sejumlah spanduk bertuliskan penolakan keras. Orasi-orasi lantang diteriakkan di depan Kantor DPRD, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, agar keinginan mereka dapat dipenuhi anggota wakil rakyat.
Mahasiswa menilai, revisi UU TNI yang disahkan secara tergesa-gesa berpotensi besar menggerus prinsip supremasi sipil. Mereka menyebut adanya indikasi militerisasi birokrasi, represi terhadap masyarakat sipil, serta kembalinya bayang-bayang dwifungsi ABRI dalam bentuk baru.
“Kami tidak hanya menolak revisi UU TNI, tapi juga mendesak agar undang-undang ini dicabut! Ini adalah ancaman serius bagi demokrasi yang telah kita bangun susah payah,” ucap salah satu orator.
Mereka khawatir berkurangnya kontrol sipil terhadap TNI, membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa berujung pada pelanggaran hak-hak sipil dan kebebasan berpendapat.
Di tengah aksi yang semakin memanas, dan sempat terjadi saling dorong, Wakil Ketua DPRD H. Kartoyo akhirnya turun langsung menemui para mahasiswa. Ia menegaskan komitmen lembaganya untuk menampung dan meneruskan semua tuntutan kepada pemerintah pusat.
“Kita memahami kekhawatiran adik-adik mahasiswa. Aspirasi ini akan segera kami sampaikan ke pusat. Namun, keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat,” ucap Kartoyo.
Aksi berjalan damai dan tertib hingga pukul 6 sore mahasiswa membubarkan diri, dan berjanji akan terus mengawal isu ini sampai suara mereka didengar dan revisi UU TNI dicabut.
(YUN/Achmad M)
