Hak Keuangan & Administratif Berbeda,Komisi I Belajar Ke Jatim

Suasana kunjungan kerja komisi I DPRD Kalsel ke DPRD Jawa timur

JURNALKALIMANTAN.COM, JAWA TIMUR  – Komisi I DPRD Kalsel perdalam pemahaman terhadap hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan ke DPRD Provinsi Jawa Timur.

Kedatangan komisi I ini untuk mengetahui bagaimana DPRD dan Sekretaris DPRD Jatim dalam mengimplementasikan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan.

“Pada dasarnya kami ingin tahu bagaimana DPRD maupun Sekwan Jatim dalam menyikapi perubahan penerimaan keuangan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan”, ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN),Senin (20/6/2022).

Anggota komisi I DPRD Kalsel, Haryanto, juga menyoroti persentasi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dirasa berbeda dengan di Kalsel.

“Di DPRD Jatim kita lihat tunjangan perumahan Anggota Dewan 85% dari tunjangan perumahan untuk Ketua dewan, sedangkan di DPRD Kalsel besarannya 70%, apa dasar penetapan besarannya tersebut”, tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Jatim Istu Hari Subagyo mengatakan, bahwa dimasa covid-19 tadi pihaknya telah melakukan seminar, bahkan konsultasi kemendagri dan kemenkeu, tetapi belum mendapatkan jawaban yang memuaskan terkait upaya perbaikan penghasilan anggota dewan. Namun kemendagri mendukung untuk mengambil langkah-langkah yang tidak mengganggu.

“Makanya kita ada merubah beberapa Perda untuk perbaikan penghasilan dewan,” ucapnya.

Sementara itu, Kabag Keuangan Setwan DPRD Jatim Adji Arnowo, menyatakan dalam penetapan besaran tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota dewan, pihaknya menggandeng tenaga ahli dari Universitas Brawijaya untuk melaksanakan appraisal atau penilaian.

“Nanti kalau ada BPK, inspektorat, yang maju dari tim appraisal, lebih aman lagi,” pungkasnya.

(Yunn)