JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Ardiansyah, S.Hut, meminta pemerintah pusat untuk menyusun kajian khusus terkait pengendalian banjir sekaligus pemanfaatan sumber daya air guna mendukung ketahanan pangan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.
“Karena Sungai Barito melintasi dua provinsi, yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, penanggulangan banjir dan program ketahanan pangan di kedua provinsi ini perlu dilakukan secara sinergis agar saling mengisi dan mendukung,” ujar Ardiansyah usai melakukan konsultasi dan koordinasi Komisi III DPRD Kalsel ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR di Jakarta, Rabu (28/5/2025).
Ardiansyah menjelaskan bahwa pengendalian banjir sangat penting terutama di kawasan rawa Batang Banyu yang meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, dan Barito Kuala.
“Di lima kabupaten ini terdapat permukiman warga dan lahan pertanian yang sangat rentan terhadap banjir. Jika banjir datang, wilayah ini bisa terendam selama satu minggu, bahkan hingga berbulan-bulan,” kata anggota dewan dua periode ini.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian banjir dan optimalisasi pemanfaatan lahan serta sumber daya air sebagai bagian dari program ketahanan pangan.
“Semoga konsultasi kami ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR ini dapat menghasilkan solusi nyata untuk penanganan banjir di Provinsi Kalimantan Selatan,” pungkasnya.(YUN)
